KPK Soroti Hilangnya Aturan Harta Tidak Wajar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti hilangnya aturan perampasan harta tidak wajar pada UU Perampasan Aset yang disahkan DPR pada Jumat, 20 November 2026. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut hal itu sebagai hasil pembahasan DPR dan pemerintah. KPK akan mengkaji pasal terkait serta tetap mengoptimalkan penyitaan aset dan jerat TPPU.
FAKTANASIONA.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tidak adanya lagi ketentuan soal perampasan harta kekayaan tidak wajar dalam Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan DPR. Aturan tersebut sebelumnya tercantum dalam draf RUU Perampasan Aset tahun 2023. Namun, draf yang disahkan menjadi undang-undang tidak memuat ketentuan tersebut.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan keterangan ini kepada wartawan pada Jumat, 20 November 2026. Menurutnya, perbedaan rumusan itu muncul selama proses pembahasan antara DPR dan pemerintah. Keduanya menilai poin mana saja yang paling dibutuhkan saat ini.
"Ya tentunya itu sebuah diskursus, ya, dalam pembahasan suatu ketentuan peraturan perundangan dan tentunya semuanya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah, poin-poin mana yang kemudian dibutuhkan untuk saat ini," ujar Budi pada Jumat, 20 November 2026.
Meski regulasi telah disahkan, Budi menilai pemerintah perlu tetap membuka ruang bagi kritik dan aspirasi publik. Masukan dari berbagai elemen masyarakat dianggap menjadi bagian penting dalam perjalanan kebijakan.
"Namun tentunya pemerintah juga pasti terbuka untuk setiap saran, masukan dari seluruh unsur masyarakat karena ini bagian dari proses kebijakan," kata Budi.
Ia juga menjelaskan bahwa efektivitas UU Perampasan Aset baru bisa terlihat setelah aturan tersebut berjalan. Jika pelaksanaannya belum sesuai semangat awal pembentukan undang-undang, evaluasi perlu dilakukan secara berkala.
"Nah, ketika diimplementasikan ini nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa, apakah output-outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan UU Perampasan Aset ini. Sehingga bisa dilakukan evaluasi kembali. Ya ini kan proses yang berulang, ya, dalam sebuah siklus kebijakan publik," jelas Budi.
Menanggapi belum terlihatnya peran KPK secara langsung dalam undang-undang baru itu, Budi memastikan lembaganya akan mengkaji setiap pasal. Fokus kajian diarahkan pada pasal yang bersinggungan langsung dengan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.
"KPK tentu nanti akan mempelajari dan menganalisis, ya, setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan," tegas Budi.
Budi menambahkan bahwa pemulihan aset atau asset recovery selama ini sudah menjadi bagian penting dalam penanganan perkara di KPK. Penyidik sering menyita aset sejak tahap penyidikan agar bisa dipakai sebagai alat bukti di persidangan.
"Sehingga teman-teman juga sering melihat adanya progresivitas penyidikan di KPK seringkali sudah melakukan banyak sekali penyitaan yang kemudian nanti menjadi salah satu alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan," papar Budi.
Setelah perkara berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan memuat putusan pembayaran uang pengganti, aset sitaan dapat dirampas untuk negara. Aset tersebut kemudian dilelang dan hasilnya dipakai membayar uang pengganti terpidana.
Selain itu, Budi menegaskan bahwa penanganan perkara di KPK tidak selalu terbatas pada tindak pidana korupsi saja. Jika terdeteksi upaya menyembunyikan atau mengubah bentuk hasil kejahatan, penyidik dapat menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Bahkan KPK seringkali tidak berhenti dengan pengenaan TPK saja, tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, mengalihbentukkan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPU," pungkas Budi.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.