KPK Periksa Kaji Edan Terkait Korupsi LPEI
Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Onny Hendro Adhiaksono alias Kaji Edan sebagai saksi pada Jumat, 20 November 2026 dalam penyidikan dugaan korupsi fasilitas pembiayaan LPEI. Penyidik juga memanggil saksi swasta lain bernama Andaya Swastanta. Sejak Maret 2024, KPK mengusut pembiayaan bermasalah LPEI kepada 11 debitur dengan potensi kerugian negara sekitar Rp11,7 triliun, termasuk perkara BJU Grup dan PT Petro Energy.
FAKTANASIONAL.NET - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil pengusaha asal Jagakarsa, Jakarta Selatan, Onny Hendro Adhiaksono pada Jumat, 20 November 2026. Pemanggilan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Onny Hendro Adhiaksono yang populer dengan julukan Sultan Jagakarsa atau Kaji Edan hadir memenuhi panggilan penyidik. Ia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi dari unsur pihak swasta.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan keterangan resmi terkait kedatangan saksi tersebut. Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan langsung berjalan setelah saksi tiba di lokasi.
"Saksi tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Yang bersangkutan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik," ujar Budi Prasetyo kepada awak media pada Jumat siang, 20 November 2026.
Selain Onny Hendro Adhiaksono, penyidik juga memanggil satu saksi lain dari pihak swasta. Saksi tambahan tersebut bernama Andaya Swastanta untuk dimintai keterangannya.
Penyidikan kasus pembiayaan LPEI ini telah bergulir sejak Maret 2024. KPK menyoroti dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada 11 debitur yang sejumlah perkaranya telah naik ke penyidikan.
Akumulasi pembiayaan tersebut memunculkan estimasi potensi kerugian keuangan negara yang sangat besar. Nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp11,7 triliun dari berbagai fasilitas kredit yang dikucurkan.
Salah satu klaster yang diusut penyidik adalah fasilitas kredit LPEI kepada Bara Jaya Utama Grup. Dalam perkara ini, KPK menahan tersangka Hendarto pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Hendarto berstatus sebagai pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera. Kedua entitas usaha tersebut menerima fasilitas Kredit Investasi Ekspor serta Kredit Modal Kerja Ekspor.
Sepanjang Oktober 2014 hingga Oktober 2015, PT Sakti Mait Jaya Langit memperoleh dua kali fasilitas KIE. Total pembiayaan tersebut mencapai Rp950 miliar untuk pembiayaan kembali kebun sawit seluas sekitar 13.075 hektare.
Kebun kelapa sawit inti tersebut berlokasi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Tenor kreditnya berlangsung selama sembilan tahun, terhitung mulai 25 November 2014 sampai 25 Oktober 2023.
PT Sakti Mait Jaya Langit juga mendapatkan KMKE senilai Rp115 miliar. Dana ini juga diarahkan untuk pembiayaan kembali kebun kelapa sawit milik perusahaan.
Sementara itu, PT Mega Alam Sejahtera memperoleh fasilitas kredit pada April 2015. Nilainya sebesar 50 juta dolar AS atau setara sekitar Rp670 miliar menurut kurs tahun 2015.
Porsi dana yang benar-benar dipakai untuk kebutuhan operasional tergolong kecil. Kebutuhan operasional PT Sakti Mait Jaya Langit hanya Rp17 miliar atau sekitar 3,01 persen dari pinjaman.
Kebutuhan operasional PT Mega Alam Sejahtera tercatat 8,2 juta dolar AS. Angka itu setara sekitar Rp110 miliar berdasarkan kurs 2015 atau sekitar 16,4 persen dari pinjaman.
Dalam analisis proyeksi LPEI, PT KPN juga sempat dilibatkan. Padahal PT KPN belum beroperasi dan masih berada dalam proses akuisisi oleh Bara Jaya Utama Grup.
Di sisi lain, KPK juga menangani perkara pemberian kredit kepada PT Petro Energy. Pada 20 Februari 2025, lembaga antirasuah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 08 untuk kasus ini.
Penyidik menetapkan lima tersangka dalam perkara fasilitas kredit PT Petro Energy. Mereka terdiri atas pejabat LPEI dan petinggi perusahaan terkait.
Kelima tersangka tersebut adalah Dwi Wahyudi selaku Direktur Pelaksana 1 LPEI dan Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana 4 LPEI. Turut ditetapkan Jimmy Masrin sebagai Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energy.
Dua tersangka lainnya berasal dari jajaran direksi PT Petro Energy. Mereka ialah Newin Nugroho selaku Direktur Utama PT Petro Energy dan Susy Mira Dewi Sugiarta selaku Direktur PT Petro Energy.
PT Petro Energy menerima kucuran kredit dari LPEI sejak Oktober 2015. Besaran pembiayaan tersebut mencapai 60 juta dolar AS atau sekitar Rp988 miliar.
Nilai kredit yang diterima PT Petro Energy tersebut tercatat menjadi kerugian keuangan negara. KPK terus mendalami aliran dana dan peran para pihak melalui pemeriksaan saksi.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.