KPK Periksa Agus Prihartopo Kasus Suap ATR/BPN
Penyidik KPK memeriksa Agus Prihartopo sebagai saksi pada Jumat, 20 November 2026 di Gedung Merah Putih. Pemeriksaan ini bagian dari penyidikan suap dan gratifikasi di Kementerian ATR/BPN yang berawal dari OTT pada 14 September 2026 dengan barang bukti uang tunai sekitar Rp106,3 miliar. Sebanyak delapan tersangka telah ditetapkan dan ditahan sejak 15 September 2026 terkait pengurusan HGB di Kabupaten Bogor serta dugaan aliran dana lainnya.
FAKTANASIONAL.NET - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil saksi baru dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pemanggilan tersebut berlangsung pada Jumat, 20 November 2026.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan keterangan resmi terkait agenda pemeriksaan tersebut. Ia menyebut penyidik memanggil pihak swasta bernama Agus Prihartopo untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan pada Jumat siang, 20 November 2026.
Penanganan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 19 orang dari kawasan Jabodetabek.
Dari rangkaian OTT itu, penyidik menyita berbagai barang bukti elektronik hingga uang tunai sekitar Rp106,3 miliar. Sebagian besar uang ditemukan di kediaman Arif di dalam sejumlah koper berwarna merah.
Rincian temuan di rumah Arif meliputi uang tunai Rp31,86 miliar serta mata uang asing. Mata uang tersebut terdiri atas 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 1.974.500 dolar Singapura, 910 Riyal Arab Saudi, dan 981 Ringgit Malaysia.
Penyidik juga menemukan uang tunai di beberapa lokasi lain selama rangkaian penindakan. KPK mencatat temuan Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.
Setelah mengantongi dugaan peristiwa pidana dan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Pejabat negara yang ditetapkan tersangka meliputi Lampri selaku Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN dan Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
Tersangka lainnya adalah Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk. Selain itu, terdapat lima pihak swasta yang turut menyandang status tersangka.
Kelima pihak swasta tersebut ialah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi. Seluruhnya langsung ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih sejak 15 September 2026.
Konstruksi perkara berawal dari pengajuan perpanjangan Hak Guna Bangunan atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik atas lahan yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. Sebagian lahan tersebut diduga masih bersengketa dengan pemilik atau ahli waris sebelumnya yang memegang SHM.
Para pemilik lahan atau ahli waris sempat menggugat penerbitan sembilan SHGB Summarecon ke PTUN Bandung. Pihak Kantah Bogor kemudian mengundang ahli waris untuk mengikuti proses mediasi.
Ahli waris selanjutnya mengajukan pemblokiran atas SHGB milik Summarecon. Pada saat yang sama, gugatan di PTUN Bandung dicabut oleh para penggugat.
Dalam perkembangan berikutnya, terjalin komunikasi antara Yaser sebagai perantara pihak Summarecon dan Erwin. Penyidik menduga Sontang enggan membuka blokir serta memproses pemecahan HGB tanpa arahan dari atasannya.
Yaser dan Rizal kemudian mendekati Erwin untuk membantu menjembatani komunikasi dengan Sontang. Tujuannya agar blokir dibuka dan pemecahan HGB dapat diproses.
Pada awal Agustus 2026, muncul informasi mengenai permintaan imbalan untuk pembukaan blokir atau penerbitan sertifikat tanah Summarecon. Sontang melalui Erwin diduga meminta fee bersandi "dua" yang diperkirakan bernilai Rp2 miliar.
Pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi pemberian sebesar Rp1,5 miliar. Hal itu terjadi karena diduga masih ada pihak lain yang akan menerima fee broker dalam pengurusan tersebut.
Pada 27 Agustus 2026, Adrianto Pitojo melalui Yaser dan Rizal diduga menyerahkan dana Rp1,5 miliar kepada Erwin. Dari dana itu, Erwin diduga menyerahkan Rp200 juta kepada Sontang di sebuah kafe di Jakarta Selatan untuk pembukaan blokir dan pemecahan HGB Summarecon.
Selain suap pengurusan HGB Summarecon, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain atau gratifikasi. Dugaan tersebut berkaitan dengan mutasi serta promosi jabatan dan pelayanan pertanahan lainnya.
Terkait pengurusan HGB lahan yang dikelola PT Bela Parahiyangan Investindo, perusahaan itu diduga memberi uang pengurusan Rp2,1 miliar kepada Erwin. Dari jumlah tersebut, Erwin diduga menyetorkan Rp1,8 miliar kepada Arif.
KPK turut menemukan dugaan penerimaan lain yang dilakukan Lampri bersama Arif senilai Rp8 miliar. Uang tersebut ditemukan dalam sembilan koper merah bertuliskan nama Lampri.
Penyidik juga mendapati setoran tunai Rp10 miliar pada 7 September 2026 dari mutasi rekening Arif. Hingga kini, KPK masih mendalami asal-usul, peruntukan, serta aliran dana tersebut.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.