Fakta Nasional

Satgas PKH Tindak PT GSL dan PT RAPP

Satgas PKH menindak pelanggaran kawasan hutan oleh PT GSL di Kuantan Singingi serta mencabut izin usaha PT RAPP seluas 338.536 hektare di Pelalawan, Riau. Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan tindakan ini pada Jumat, 20 November 2026, untuk memulihkan tata kelola hutan, menghentikan aktivitas ilegal, serta menegakkan tanggung jawab hukum dan pemulihan lingkungan.

Penulis: argenteaayu Saturday, 21 November 2026 📖 2 menit
Satgas PKH Tindak PT GSL dan PT RAPP

FAKTANASIONAL.NET - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menindak tegas pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau pada Jumat, 20 November 2026. Langkah penertiban ini menyasar PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi serta PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Kabupaten Pelalawan.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menegaskan bahwa tindakan tersebut bertujuan melindungi kawasan hutan. Selain itu, pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai fungsi dan peruntukannya.

Menurut Barita, penindakan ini membuktikan keseriusan pemerintah menindak pelanggaran kehutanan. Ia menekankan bahwa negara tidak akan memberi toleransi terhadap praktik pemanfaatan hutan yang menyalahi aturan.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, Satgas PKH menyoroti operasional pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT GSL. Pabrik tersebut terindikasi membeli dan mengolah buah sawit dari perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Keberadaan fasilitas pengolahan sawit itu diduga memicu perambahan hutan di wilayah sekitarnya. Masyarakat atau pihak tertentu terdorong membuka lahan sawit baru secara masif di kawasan hutan.

Menanggapi temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare. Areal seluas itu juga diusulkan untuk ditolak pelepasannya dan diambil alih kembali oleh negara.

"Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare. Areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH," ujar Barita dalam keterangannya pada Jumat, 20 November 2026.

Penertiban juga menyasar PT RAPP yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan. Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berat kepada perusahaan tersebut.

Sanksi itu berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP. Luas areal yang terdampak pencabutan izin ini mencapai sekitar 338.536 hektare.

Keputusan pencabutan izin diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran serius di lapangan. Salah satunya adalah kebakaran lahan gambut yang terjadi secara berulang di wilayah konsesi.

Satgas PKH juga mencatat adanya kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare di dalam areal tersebut. Temuan lain mencakup bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

Permasalahan lingkungan tidak berhenti sampai di situ. Tim juga menemukan gangguan pada perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak langsung terhadap habitat gajah Sumatera.

"Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku," kata Barita.

Hingga berita ini disusun, pihak PT GSL maupun PT RAPP belum memberikan tanggapan resmi. Keduanya belum menyampaikan respons terkait sanksi dan langkah penertiban yang dijatuhkan Satgas PKH.[ayu]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK