Fakta Nasional

DKPP Siap Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Pencalonan Gibran

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadwalkan sidang dugaan pelanggaran etik terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Senin, 23 November 2026. Sidang ini menyasar KPU dan Bawaslu atas dugaan kelalaian verifikasi ijazah serta penyisipan pasal aturan pemilu.

Penulis: argenteaayu Friday, 20 November 2026 📖 2 menit
DKPP Siap Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Pencalonan Gibran

FAKTANASIONAL.NET - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI bersiap menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kasus ini berkaitan erat dengan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 lalu. Fokus utama pemeriksaan menyasar keabsahan proses verifikasi persyaratan dokumen pendidikan atau ijazah milik Gibran.

Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, memastikan bahwa berkas perkara tersebut sudah siap untuk disidangkan. Ia menyebutkan ada empat aduan terpisah yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Keempat laporan tersebut dijadwalkan mulai menjalani persidangan perdana pada Senin, 23 November 2026 mendatang.

Salah satu materi aduan menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat tahapan pendaftaran kandidat berlangsung. Pihak pengadu menduga komisioner KPU tidak menjalankan prosedur verifikasi faktual terhadap dokumen pendidikan Gibran secara cermat. Kelalaian administratif ini dinilai berpotensi melanggar prinsip profesionalitas penyelenggara pemilu.

Selain jajaran KPU, laporan yang sama juga turut menyeret nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga pengawas tersebut dinilai gagal menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan secara maksimal. Pembiaran atas dugaan kelalaian verifikasi syarat calon dianggap sebagai bentuk pelanggaran etik.

Heddy Lugito memaparkan duduk perkara laporan tersebut saat menghadiri diskusi media di Jakarta Pusat pada Kamis, 19 November 2026. Ia mengonfirmasi bahwa aduan tersebut secara spesifik menyasar dua lembaga penyelenggara pemilu sekaligus.

"Ada satu pengaduan yang mengadukan KPU dan Bawaslu. Mereka dianggap tidak melakukan pengawasan secara baik di proses itu," ungkap Heddy kepada awak media.

Lebih lanjut, ia merinci poin keberatan pengadu terhadap kinerja komisioner KPU dalam tahapan krusial tersebut. Dugaan pelanggaran berpusat pada ketiadaan pengecekan lapangan terhadap berkas pendidikan kandidat wakil presiden.

"Sementara KPU dianggap tidak melakukan verifikasi faktual terhadap syarat-syarat calon, utamanya dokumen ijazah," jelas Heddy menambahkan keterangannya.

Tidak hanya soal dokumen pendidikan, laporan lainnya juga mengangkat isu dugaan manipulasi regulasi internal. Pengadu mempersoalkan adanya dugaan penyisipan aturan tertentu ke dalam Peraturan KPU (PKPU). Aturan yang menjadi sorotan tajam adalah Pasal 18 PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Regulasi tersebut mengatur secara spesifik tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pihak pelapor menduga perubahan atau penyisipan pasal itu sengaja dilakukan untuk meloloskan pencalonan tertentu. Isu ini menambah daftar panjang materi krusial yang harus diuji kebenarannya oleh majelis etik.

Menanggapi beragam tuduhan serius tersebut, Heddy menjamin pihaknya akan bersikap transparan dan objektif. Seluruh materi aduan dari para pelapor akan dibuka secara terang-benderang di ruang sidang. Majelis hakim etik memberikan ruang seluas-luasnya bagi pengadu untuk membuktikan dalil laporannya.

"Masuknya pelanggaran di mana, semuanya nanti akan terlihat jelas di persidangan. Pasti akan kami proses semuanya," tegas Heddy meyakinkan publik.

Setelah mendengarkan paparan pengadu, majelis akan beralih memeriksa pihak teradu dari unsur KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga tersebut memiliki hak jawab untuk membantah atau menjelaskan kronologi kejadian sebenarnya. DKPP berkomitmen menuntaskan seluruh rangkaian persidangan ini sesuai hukum acara etik yang berlaku.[ayu]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK