Fakta Nasional

Mahfud MD Minta Polisi Borgol Tangan Listyo Sigit

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD meminta agar Jenderal Listyo Sigit Prabowo diperlakukan setara seperti tersangka lainnya. Pernyataan pada Jumat, 20 November 2026 tersebut menyoroti proses sidang etik kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penulis: argenteaayu Friday, 20 November 2026 📖 2 menit
Mahfud MD Minta Polisi Borgol Tangan Listyo Sigit

FAKTANASIONAL.NET - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyoroti proses hukum Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia meminta agar mantan Kapolri tersebut mendapatkan perlakuan yang sama seperti para tersangka lainnya.

Penegasan ini disampaikan oleh Mahfud melalui kanal YouTube Terus Terang pada hari Jumat, 20 November 2026. Saat ini, Listyo memang tengah menjalani sidang etik terkait dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pernyataannya, Mahfud sempat menyinggung soal kerinduan masyarakat terhadap sosok mantan pimpinan tertinggi kepolisian tersebut. Ia melontarkan sindiran halus mengenai sikap ramah yang kerap ditunjukkan oleh Listyo di masa lalu.

“Saya kira rakyat kangen kepada Pak Listyo yang sangat baik hati,” ujar Mahfud dalam tayangan video tersebut.

Mahfud kemudian mengungkapkan keinginannya untuk melihat langsung proses berjalannya peradilan etik terhadap sang jenderal. Ia berharap publik bisa kembali melihat ekspresi wajah Listyo saat melangkah menuju ruang persidangan dengan tangan terikat.

“Saya ingin lihat wajah dia ketika dia diborgol, lalu berjalan menuju peradilan etik. Saya kira rakyat kangen pada Pak Listyo yang dulu setiap pagi tengah malam pun muncul, monggo senyum di depan publik kayak dulu,” tuturnya.

Lebih lanjut, pakar hukum tata negara ini menekankan bahwa permintaannya didasari oleh prinsip keadilan hukum. Menurutnya, asas kesetaraan di hadapan hukum wajib ditegakkan secara konsisten tanpa memandang latar belakang jabatan seseorang.

Ia membandingkan perlakuan aparat terhadap masyarakat sipil atau tersangka lain saat menjalani proses pemeriksaan hukum. Selama ini, para tersangka umum selalu mengenakan rompi tahanan dan diborgol tangannya ketika diperiksa penyidik.

Oleh sebab itu, Mahfud menilai standar prosedur yang sama harus diterapkan secara merata kepada Listyo Sigit Prabowo. Tidak boleh ada keistimewaan khusus bagi mantan pejabat tinggi negara yang sedang terjerat kasus pidana maupun etik.

Saat ditanya apakah pernyataan tersebut merupakan bentuk kritikan pedas terhadap institusi kepolisian, Mahfud segera menampiknya. Ia mengklaim bahwa pandangannya hanyalah sebuah masukan konstruktif demi menjaga marwah penegakan hukum di tanah air.

“Ini kritik Bapak ke polisi ya? Saya tidak ngritik, usul, karena yang lalu-lalu juga begitu,” tegas Mahfud menutup penjelasannya.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri telah resmi menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka pada 3 November 2026. Penetapan status hukum ini berkaitan erat dengan skandal dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Selain kepala negara, aksi penyadapan tersebut diduga juga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan media. Beberapa organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta para pengusaha turut menjadi korban dalam kasus ini.

Usai menyandang status tersangka, penyidik kepolisian langsung melakukan penahanan terhadap mantan Kapolri tersebut. Sehari berselang, tepatnya pada 4 November 2026, pemerintah resmi memberhentikannya dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Kasus ini terus menyita perhatian publik luas karena melibatkan mantan pucuk pimpinan lembaga penegak hukum. Banyak pihak kini menanti transparansi aparat dalam menuntaskan proses peradilan etik maupun pidana yang sedang berjalan.[ayu]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK