Fakta Nasional

Mahfud Soroti Mandeknya Eksekusi Buronan Silfester Matutina

Kemunculan Silfester Matutina di acara peresmian restoran anaknya di Bandung memicu sorotan publik pada Jumat, 20 November 2026. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan kinerja Kejaksaan karena vonis penjara 1 tahun 6 bulan belum juga dijalankan. Mahfud menduga terdapat titipan politik sejak awal pengangkatan Jaksa Agung ST Burhanuddin di balik mandeknya eksekusi tersebut. Ia mengingatkan bahwa satu kasus yang dibiarkan mangkrak dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Penulis: argenteaayu Friday, 20 November 2026 📖 2 menit
Mahfud Soroti Mandeknya Eksekusi Buronan Silfester Matutina

FAKTANASIONAL.NET - Kemunculan Silfester Matutina di acara pembukaan restoran milik anaknya bernama Neng Geulis di Bandung menarik perhatian luas masyarakat. Sosok relawan Jokowi tersebut diketahui berstatus buronan kasus tindak pidana fitnah. Perhatian publik menguat pada Jumat, 20 November 2026, setelah berbagai pihak mempertanyakan kelanjutan penegakan hukum atas perkaranya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD ikut angkat bicara mengenai kemunculan tersebut. Ia menyoroti bagaimana seseorang dengan status hukum jelas justru terlihat di ruang publik. Menurut Mahfud, situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas eksekusi putusan pengadilan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 tanggal 20 Mei 2019, Silfester Matutina divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan. Hukuman tersebut dijatuhkan atas tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Putusan berkekuatan hukum tetap itu seharusnya menjadi dasar pelaksanaan eksekusi oleh jaksa.

Dalam tayangan kanal YouTube Terus Terang pada Jumat, 20 November 2026, Mahfud mempertanyakan keberadaan penanganan perkara selama ini. Ia melontarkan keheranan kepada institusi penuntut umum terkait belum tuntasnya proses tersebut. "Loh selama ini ke mana? Kejaksaan gitu ya," ujar Mahfud.

Mahfud menuturkan bahwa dirinya pernah menanyakan langsung kepada pihak internal Kejaksaan. Pertanyaan tersebut diajukan untuk mengetahui alasan mengapa Silfester belum juga ditangkap. Namun, respons yang ia terima justru mengarah pada level pimpinan yang lebih tinggi.

Menurut Mahfud, jawaban dari kalangan internal memberi sinyal adanya kendali di tingkat atas. Ia menilai situasi tersebut tidak sekadar persoalan teknis di lapangan. "Nah kalau saya sih Mas politis nih ya. Punya dugaan. Itu kan gini saya tanya ke dalam. Itu kenapa kok tidak ditangkap itu ke direktorat lah. Tanya ke atas Pak. Artinya itu kunci di atas," kata Mahfud.

Dari keterangan dan pengamatan tersebut, Mahfud membangun dugaan adanya titipan politik. Ia menduga perkara yang menjerat Silfester berkaitan dengan faktor non-hukum sejak awal. Dugaan itu diarahkan pada momen awal pengangkatan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Mahfud menjelaskan alur dugaannya terkait kemungkinan adanya titipan sejak awal jabatan diemban. Ia mengibaratkan perkara tersebut dipandang enteng atau dianggap khusus oleh pihak tertentu. "Oh kalau begitu mungkin ya ketika Pak Jaksa Agung ini mungkin ya kan mungkin boleh ketika Agung itu Pak Burhanudin diangkat jadi jaksa agung mungkin ini dititipkan tolonglah ini kan perkara kecil kan memang perkara khusus gitu ya," kata Mahfud.

Ia melanjutkan penjelasannya mengenai dampak dari dugaan kesepakatan atau titipan tersebut. Meski pimpinan tertinggi mungkin tidak mengeluarkan perintah tertulis atau instruksi khusus, pembiaran tetap terjadi. "Bilang siap gitu kan iya lalu diangkat jadi jaksa agung sehingga meskipun dia tahu enggak pernah mengeluarkan instruksi apa pun hal yang sekecil ini tapi akibatnya besar bagi penegakan hukum," sambungnya.

Mahfud menegaskan bahwa bobot pidana dalam perkara ini memang tergolong kecil. Meski demikian, ia menilai imbasnya terhadap wibawa hukum sangat besar. Ia mengingatkan bahwa kegagalan mengeksekusi satu terpidana dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Menutup pandangannya, Mahfud mendorong Kejaksaan Agung untuk berbenah dan bertindak tegas. Ia menilai tuntutan perubahan dan ketertiban hukum kini semakin kuat di tengah masyarakat. "Nah oleh sebab itu kalau sekarang mau tertib masa enggak bisa. Nah oleh sebab itu Kejaksaan Agung masa dia melihat seperti ini dunia sudah mau berubah jangan main-main gitu. Gelombang sedang bergerak untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik," kata Mahfud.[ayu]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK