Gibran Tak Serius Mau Mundur, Guntur Romli: Dia Hanya Ingin Mengulur-ulur Waktu

FAKTANASIONAL.NET - Pernyataan Istana mengenai rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu perdebatan luas di masyarakat. Berbagai kalangan menilai informasi tersebut sengaja digulirkan untuk meredam tensi politik. Masyarakat diminta untuk tetap kritis dan tidak langsung memercayai kabar yang beredar. Informasi yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara pada Selasa, 10 November 2026, dinilai belum menunjukkan keputusan final.

Langkah politik tersebut dianggap belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi posisi wakil presiden. Pasalnya, apa yang disampaikan ke publik baru sebatas keinginan lisan dan bukan dokumen formal. Tanpa adanya surat pengunduran diri tertulis yang sah, informasi tersebut dinilai sebagai wacana belaka. Publik khawatir skenario ini sengaja dirancang hanya untuk mengulur waktu di tengah derasnya tekanan.

"Niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo selaku Mensesneg saat menjelaskan isi diskusi antara Presiden dan Wakil Presiden.

Di sisi lain, publik melihat adanya kontradiksi besar dari sikap yang ditunjukkan oleh sang wakil presiden. Di satu sisi ia menyatakan niat untuk melepaskan jabatan akibat persoalan ijazah. Namun, di saat yang sama ia justru meminta waktu untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Sikap mendua ini memperkuat dugaan bahwa tidak ada keseriusan penuh untuk menanggalkan kekuasaan. Seseorang yang benar-benar ingin mundur seharusnya tidak sibuk mencari celah hukum untuk bertahan.

Kondisi hukum terkait keabsahan persyaratan pendidikan Gibran sebenarnya sudah benderang di persidangan. Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menyatakan tidak menemukan bukti fisik ijazah setara SMA dari luar negeri. Mahkamah Agung juga telah memperkuat hal itu melalui putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026. MA menyatakan secara tegas bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dinyatakan tidak sah.

Putusan kasasi merupakan vonis hukum pada tingkat tertinggi yang bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, pengadilan tingkat pertama seperti PTUN tidak memiliki wewenang untuk menganulir putusan MA. Segala upaya pembelaan diri melalui jalur tersebut dinilai tidak akan mengubah substansi pelanggaran administrasi. Konstitusi juga mengatur bahwa pengunduran diri seorang wakil presiden tidak memerlukan persetujuan dari lembaga legislatif. Pejabat yang bersangkutan hanya perlu menyerahkan satu lembar surat pernyataan berhenti secara tertulis.

Selain faktor sengketa dokumen, muncul spekulasi mengenai adanya intervensi dari pihak luar. Gibran dikabarkan sebenarnya sudah berniat mundur namun diminta bertahan oleh sang ayah, Jokowi. Jika informasi ini benar, hal tersebut menunjukkan posisi wapres hanya menjadi alat politik kekuasaan. Ambisi politik dinasti dinilai menjadi faktor utama yang menghambat proses penegakan etika bernegara.

Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didesak untuk tidak mengendurkan pengawasan politiknya. Instrumen hukum berupa Hak Menyatakan Pendapat (HMP) harus tetap dijalankan oleh para legislator. Proses pemakzulan dinilai menjadi jalan konstitusional yang paling tepat untuk menyelesaikan polemik ini. Langkah tersebut dijamin dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Negara tidak boleh membiarkan manipulasi hukum merusak keluhuran konstitusi demi kepentingan segelintir kelompok.[ayu]