Wapres Gibran Sampaikan Niat Mundur Kepada Presiden

FAKTANASIONAL.NET - Panggung politik nasional kembali diguncang oleh kabar mengejutkan dari lini kepemimpinan tertinggi negara. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka secara khusus datang menemui Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam pertemuan empat mata tersebut, Gibran secara langsung menyampaikan keinginannya untuk melepaskan jabatan. Langkah krusial ini diambil di tengah derasnya tekanan publik terkait isu administratif pencalonannya. Gelombang desakan mundur kian menguat pasca-keluarnya putusan dari lembaga peradilan tertinggi.

Istana Kepresidenan langsung bergerak cepat untuk memberikan penjelasan resmi kepada media massa. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menggelar konferensi pers darurat guna meluruskan informasi yang beredar. Pertemuan antara dua pemimpin tertinggi negara tersebut dilaporkan berjalan cukup lama dan mendalam.

Agenda pembahasan nasib kursi wakil presiden tersebut berlangsung di pusat ibu kota negara. Pihak Istana mengonfirmasi konferensi pers resmi digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 November 2026. "Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama bapak presiden, bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo secara terbuka kepada jurnalis.

Mensesneg menjelaskan bahwa pengajuan pengunduran diri tersebut belum menghasilkan keputusan yang bersifat final. Presiden Prabowo Subianto dilaporkan belum memberikan tanda persetujuan atau keabsahan tertulis terhadap niat sang wakil. Kepala Negara memilih untuk bersikap bijaksana dengan menampung terlebih dahulu aspirasi politik dari pendampingnya.

Presiden menggunakan kesempatan diskusi panjang tersebut untuk memberikan pandangan serta masukan alternatif yang strategis. Arahan dari kepala pemerintahan diharapkan dapat menjadi pertimbangan mendalam bagi Gibran sebelum menandatangani surat pengunduran diri resmi. "Namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden," ujar Prasetyo menambahkan rincian suasana di dalam ruangan sidang kabinet terbatas.

Prahara tata negara ini bermula dari temuan hukum yang dirilis oleh Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. Dalam amar putusannya, majelis hakim MK menyatakan tidak menemukan dokumen fisik ijazah otentik milik Gibran. Dokumen tersebut seharusnya menjadi dasar mutlak penerbitan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri.

Kondisi hukum Gibran semakin terpojok setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan pengadilan yang senada. Majelis hakim MA secara resmi memutuskan bahwa suket penyetaraan pendidikan milik putra mantan presiden tersebut tidak sah. Dokumen administrasi pencalonan itu dinyatakan batal demi hukum karena cacat prosedur sejak awal.

Rentetan fakta persidangan dari dua lembaga peradilan tertinggi tersebut langsung memicu reaksi berantai di masyarakat. Koalisi masyarakat sipil secara masif menuntut agar Gibran segera menanggalkan jabatannya demi etika bernegara. Isu pemberhentian atau pemakzulan wakil presiden kian bergulir liar di tataran opini publik.

Polemik ini juga langsung direspons dengan cepat oleh para wakil rakyat yang berkantor di Senayan. Sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi diketahui telah mengambil tindakan politik yang progresif. Mereka mulai membubuhkan tanda tangan resmi di atas draf usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Instrumen pengawasan parlemen ini digulirkan secara terstruktur guna menentukan nasib dan masa depan karier politik Gibran di pemerintahan.[ayu]