DPR Segera Bahas Regulasi Baru RUU Penyadapan

FAKTANASIONAL.NET - Parlemen di Senayan mulai mengambil langkah taktis untuk merespons keresahan publik terkait isu keamanan siber. Sejumlah fraksi di DPR RI mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan bisa segera dibahas. Langkah ini dinilai sangat mendesak demi memperkuat benteng regulasi telekomunikasi nasional. Menurut otoritas parlemen, usulan tersebut telah disampaikan secara informal oleh beberapa utusan partai politik. Aspirasi itu masuk sebelum lembaga legislatif tersebut kembali aktif memulai masa persidangan terbarunya.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan konfirmasi resmi mengenai wacana hukum tersebut. Ia menyatakan bahwa dinamika pembahasan regulasi siber ini akan terus bergulir di tingkat komisi. Pernyataan penting tersebut disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026. Pihaknya akan mencermati situasi politik ke depan sebelum mengetok palu jadwal sidang paripurna.

“Soal RUU Penyadapan, ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang. Memang secara informal, sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas,” kata Dasco kepada wartawan secara terbuka.

Pimpinan DPR menegaskan bahwa parlemen tidak ingin terburu-buru tanpa perencanaan matang. Mereka masih akan melihat perkembangan situasi dandinamika politik yang ada di Senayan. Hal ini penting untuk menyelaraskan persepsi antar-fraksi terhadap draf aturan baru tersebut. Penentuan waktu resmi pembahasan regulasi intersepsi ini akan disesuaikan dengan daftar program legislasi nasional.

“Tetapi kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,” ujar Dasco menambahkan penjelasannya terkait skema penjadwalan draf undang-undang tersebut.

Rencana regulasi baru ini juga mendapatkan pengawalan ketat dari alat kelengkapan dewan. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan komitmennya untuk menggolongkan aturan ini ke dalam prioritas kerja. Namun, pihaknya baru akan mendorong pembahasan RUU Penyadapan setelah tugas krusial lain selesai. Komisi hukum terlebih dahulu harus menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset yang saat ini sedang berjalan.

Menurut pandangan Habiburokhman, pembentukan aturan khusus perlindungan data siber ini memiliki esensi yang sangat luas. Payung hukum baru ini nantinya dirancang untuk memayungi hak privasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Proteksi hukum tidak boleh hanya terfokus untuk pejabat negara seperti Presiden semata. Perlindungan terhadap praktik spionase ilegal wajib menyentuh hak-hak mendasar rakyat sipil.

“Undang-undang penyadapan ya, kita dorong agar tak hanya presiden yang harus kita lindungi jangan, dari penyadapan ilegal juga seluruh warga negara Indonesia,” kata Habiburokhman saat diwawancarai wartawan pada Kamis, 5 November 2026.

Politikus ini menyebut RUU Penyadapan masuk dalam daftar tiga rancangan aturan utama pasca-perampasan aset. Dua draf regulasi lain yang ikut mengantre adalah RUU Jabatan Hakim serta RUU Advokat. Ketiga draf aturan tersebut dinilai menjadi pilar penting dalam pembenahan sistem peradilan di tanah air.

Habiburokhman tidak menampik bahwa penyusunan draf aturan pemantauan digital ini masih berada pada fase awal. Kendati demikian, ia memproyeksikan agenda pembahasan dapat mulai dipacu pada akhir tahun ini. Parlemen menargetkan bulan Desember 2026 sebagai titik awal pengerjaan intensif proyek legislasi tersebut.

“Ini tadi setelah perampasan aset ini. Jadi, ini kan masih bulan November. Bisa di Desember bisa mulai tuh, ya. Jadi Perampasan Aset ini kita full, habis itu baru ya, tiga undang-undang itu kita gas,” tuturnya memungkasi penjelasan jadwal kerja legislatif. Pihaknya berharap, rentetan kasus peretasan ilegal yang terjadi belakangan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan masukan berharga dalam menyusun klausul pasal.[ayu]