Kapolri Mutasi Puluhan Perwira Bareskrim Polri

FAKTANASIONAL.NET - Penyidikan skandal peretasan komunikasi tingkat tinggi yang menyasar pemimpin negara terus bergulir di internal kepolisian. Kasus dugaan spionase digital siber ini diprediksi masih akan menyeret banyak nama oknum aparat. Di tengah situasi krusial tersebut, pucuk pimpinan Korps Bhayangkara mengambil langkah taktis. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan perombakan besar di struktur internal Bareskrim Polri. Sebanyak 32 perwira menengah hingga tinggi ditempatkan pada sejumlah jabatan operasional strategis.

Pergeseran personel ini mencakup posisi vital seperti penyidik tindak pidana utama dan pengawas penyidikan. Beberapa jabatan penting di direktorat teknis juga mengalami pergantian pejabat struktural secara serentak. Langkah mutasi ini menarik perhatian publik karena Bareskrim merupakan motor utama penanganan kasus penyadapan rahasia. Perkara intelijen ilegal tersebut saat ini telah memasuki tahapan penyidikan yang sangat krusial.

Kebijakan rotasi massal ini resmi berkekuatan hukum melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026. Dokumen resmi mutasi personel tersebut diterbitkan secara sah pada tanggal 2 November 2026. Rincian perwira yang mendapatkan penugasan baru terdiri atas satu jenderal bintang dua (Irjen Pol). Selanjutnya ada tiga jenderal bintang satu (Brigjen Pol), 24 Perwira Menengah Kombes Pol, serta empat AKBP.

Otoritas kepolisian memberikan penjelasan resmi mengenai latar belakang dikeluarkannya surat telegram rahasia tersebut. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menegaskan rotasi merupakan rutinitas organisasi kepegawaian. Langkah ini diambil demi menjaga keberlanjutan performa kerja institusi penegak hukum di masa depan.

Klarifikasi mengenai penyegaran personel ini dipaparkan Isir kepada media di Jakarta pada Senin, 9 November 2026. "Hal ini juga menjadi upaya penyegaran organisasi untuk memastikan roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal seiring dengan perkembangan tantangan tugas Polri yang semakin kompleks," kata Isir memberikan penjelasan panjang.

Sejumlah jabatan penting yang mengalami pergantian pimpinan berada di bawah kendali empat direktorat utama. Pergeseran terjadi di Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) serta Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus). Korps baju cokelat ini juga merombak lini Direktorat Tindak Pidana Narkoba dan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter).

Fokus pengamat siber tertuju pada perpindahan beberapa perwira yang memiliki rekam jejak digital. Kombes Pol Ferdy Irawan yang awalnya menjabat Analis Kebijakan Madya Pidsiber kini mendapat promosi baru. Ia dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Wadirtipideksus).

Sementara pejabat lama, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, digeser menjadi Kabagmindik Rowassidik Bareskrim Polri. Mutasi internal juga menyentuh gerbong Dittipidum secara masif. Kombes Pol Roland Ronaldy ditunjuk untuk menempati posisi strategis sebagai Wadirtipidum. Di posisi lain, Kombes Pol Andi Sinjaya dipercaya menjabat sebagai Kasubdit II Dittipidum. Kursi pimpinan Kasubdit III Dittipidum kini resmi diserahkan kepada Kombes Pol Fery Nur Abdullah.

Fungsi pengawasan internal penyidikan diperkuat dengan menempatkan Kombes Pol Shobarmen sebagai Pengawas Penyidikan Utama Tk II. Sektor pengawasan madya dipercayakan kepada AKBP Eko Susanda untuk mengisi jabatan Pengawas Penyidikan Tk III. Prahara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sendiri mulai dibongkar Bareskrim pada 3 November 2026. Polisi awalnya menetapkan tiga tersangka utama, yakni oknum berinisial LSP, ASN, dan EH.

Para tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan dengan menyadap saluran telepon tanpa prosedur hukum resmi. Kepala Bareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, mengungkap spionase massal ini berjalan sepanjang tahun 2025 hingga tahun 2026. Aktor kejahatan memanfaatkan celah Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi administrasi.

Pada akhir bulan Oktober 2026, pelaku disinyalir menghapus ratusan berkas rekaman siber untuk menghilangkan jejak kejahatan. Selanjutnya, pada 5 November 2026, penyidik menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat kasus spionase. Slamet diduga menjadi fasilitator pemberian izin akses siber ilegal serta penghapusan data. Skandal ini pun resmi menyeret empat jenderal, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Polisi juga telah mengajukan dokumen perlindungan enam saksi kunci kepada pihak LPSK.[ayu]