Kasus Penyadapan Prabowo Harus Tuntas Sebelum Ayam Awal Januari 2027 Berkokok

TERUS terang, saya tidak ingin kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berakhir menjadi satu lagi cerita panjang tentang penegakan hukum di negeri ini. 

Ramai dibicarakan ketika mencuat, mengundang berbagai pertanyaan, kemudian perlahan kehilangan perhatian tanpa pernah benar-benar menjawab kegelisahan masyarakat.

Bagi saya, perkara ini terlalu serius untuk dibiarkan menggantung.

Jika benar terjadi penyadapan tanpa dasar hukum yang sah terhadap seorang Presiden, persoalannya bukan sekadar pelanggaran privasi. 

Ini menyangkut keamanan komunikasi kepala negara, integritas aparat, serta kemampuan negara menjaga institusinya dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

Namun, ada persoalan lain yang menurut saya tidak kalah penting: bagaimana mungkin fasilitas dan kewenangan negara berpotensi disalahgunakan apabila pengawasan internal tidak berjalan sebagaimana mestinya?

Pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi perhatian serius. Bukan sekadar siapa yang terlibat, melainkan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi dan apakah terdapat jaringan kepentingan yang lebih luas.

Loyalitas Kelompok Bukan Lebih Tinggi daripada Hukum

Salah satu fenomena yang patut menjadi perhatian dalam perkara ini adalah persoalan police gangs, yakni kelompok informal di lingkungan kepolisian yang diduga bergerak berdasarkan loyalitas dan kepentingan tertentu di luar mekanisme resmi organisasi.

Saya tidak sedang menyimpulkan bahwa keberadaan kelompok semacam itu telah terbukti dalam kasus penyadapan ini. Namun, fenomena tersebut layak menjadi bahan evaluasi serius bagi institusi kepolisian.

Kepolisian adalah institusi negara, bukan organisasi yang dibangun untuk melayani kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Ketika loyalitas pribadi lebih diutamakan daripada aturan, profesionalisme dapat kehilangan tempatnya. Hubungan kedekatan berpotensi mengalahkan kewajiban, sementara kepentingan kelompok bisa lebih diprioritaskan daripada kepentingan masyarakat.

Dari sinilah budaya diam atau code of silence berpotensi tumbuh. Anggota yang mengetahui penyimpangan memilih menutup mulut karena takut dianggap melawan atasan, mengkhianati rekan, atau merusak solidaritas internal.

Padahal, melindungi kesalahan bukanlah bentuk kesetiaan. Justru keberanian mengungkap penyimpangan merupakan bagian dari tanggung jawab seorang aparat.

Saya ingin melihat kepolisian yang anggotanya berani membela kebenaran, sekalipun persoalan tersebut menyentuh orang-orang yang memiliki jabatan tinggi.

Empat Tersangka, tetapi Siapa yang Bertanggung Jawab?

Perkembangan perkara ini semakin menarik perhatian setelah Bareskrim Polri mengumumkan tiga tersangka pada 3 November 2026, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.

Kemudian, pada 5 November 2026, Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat.

Dalam keterangan penyidik, dugaan penyadapan disebut berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur yang semestinya.

Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Sebanyak 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk disebut telah disita sebagai barang bukti.

Empat nama tersebut tentu harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah. Status tersangka bukan putusan pengadilan dan bukan bukti bahwa seseorang telah terbukti bersalah.

Namun, penetapan tersangka juga tidak boleh menjadi akhir dari pertanyaan publik.

Siapa yang memberikan perintah? Bagaimana mekanisme penyadapan dijalankan? Siapa yang memiliki akses terhadap sistem? Apakah terdapat pihak lain yang mengetahui atau terlibat dalam rangkaian peristiwa tersebut?

Penyidik harus mampu mengungkapnya berdasarkan bukti, bukan sekadar berhenti pada nama-nama yang sudah diumumkan.

Saya justru khawatir apabila perkara sebesar ini hanya menghasilkan pengumuman tersangka, tetapi tidak memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut berlangsung.

Jangan Sampai Makar Menjadi Pengalihan dari Pokok Perkara

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah munculnya isu dugaan makar dalam perkembangan kasus ini.

Saya memahami bahwa keamanan kepala negara merupakan kepentingan yang sangat serius. Negara memiliki kewajiban melindungi Presiden dan memastikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan keamanan nasional berjalan sesuai hukum.

Namun, penyidikan dugaan penyadapan harus tetap memiliki fokus yang jelas.

Jika terdapat dugaan makar, unsur-unsurnya harus dibuktikan melalui proses hukum tersendiri. Jangan sampai isu tersebut justru mengaburkan persoalan utama mengenai dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

Ada pula dilema mengenai informasi rahasia negara. Proses hukum harus transparan, tetapi tidak semua informasi intelijen dapat dibuka kepada masyarakat karena berpotensi mengganggu keamanan nasional.

Menurut saya, jalan keluarnya bukan menutup perkara dari pengawasan, melainkan membedakan secara tegas informasi yang wajib dirahasiakan dan pertanggungjawaban yang harus disampaikan kepada publik.

Kerahasiaan negara tidak boleh berubah menjadi perlindungan bagi penyimpangan.

Jangan Menunggu Kasus Viral Baru Hukum Bergerak

Fenomena no viral, no justice juga menjadi persoalan yang patut direnungkan.

Masyarakat semakin sering menyaksikan perkara tertentu baru memperoleh perhatian besar setelah ramai di media sosial. Tekanan publik kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong institusi memberikan respons.

Saya tidak menolak kekuatan masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum. Kritik publik merupakan bagian penting dari demokrasi.

Namun, hukum tidak boleh bekerja berdasarkan jumlah penonton.

Jangan sampai perkara yang viral mendapatkan perhatian luar biasa, sedangkan persoalan yang tidak ramai dibicarakan justru kehilangan kepastian.

Kasus penyadapan Presiden ini harus menjadi momentum memperbaiki sistem pengawasan internal kepolisian. 

Sebab, apabila dugaan penyalahgunaan kewenangan benar terjadi, dampaknya tidak hanya menyangkut Presiden, tetapi juga hak pejabat negara, jurnalis, tokoh masyarakat, dan warga biasa untuk memperoleh perlindungan hukum.

Januari Harus Datang Membawa Kejelasan

Pada 8 November 2026, Polri mengajukan perlindungan terhadap enam saksi kepada LPSK. Selanjutnya, pemerintah menyatakan mempercayakan penanganan perkara kepada Bareskrim Polri tanpa membentuk satgas khusus pemerintah.

Komisi III DPR juga menjadwalkan rapat bersama Kapolri pada 12 November 2026 untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan perkara tersebut.

Langkah-langkah itu patut diperhatikan. Namun, masyarakat tetap membutuhkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Saya ingin menyampaikan satu tuntutan editorial: kasus penyadapan Prabowo harus memperoleh kejelasan sebelum ayam awal Januari 2027 berkokok.

Ini bukan tenggat hukum resmi dan bukan permintaan agar penyidik mengorbankan ketelitian. Ini adalah desakan moral agar perkara tersebut tidak kembali tenggelam ketika perhatian masyarakat mulai berpindah.

Jika penyidikan membutuhkan waktu lebih panjang, sampaikan perkembangannya secara proporsional. Jika ditemukan pihak lain yang terlibat, tindak lanjuti berdasarkan bukti. Jika tuduhan tidak terbukti, berikan kepastian yang adil.

Jangan ada perlakuan istimewa karena jabatan. Jangan pula ada penghakiman hanya karena tekanan opini publik.

Bagi saya, perkara ini bukan tentang memenangkan satu kelompok dan menjatuhkan kelompok lainnya. Ini tentang memastikan hukum tetap memiliki keberanian ketika berhadapan dengan kekuasaan.

Kepolisian harus setia kepada konstitusi, bukan kepada individu. Aparat harus menjaga amanah negara, bukan kepentingan kelompok. Pemerintah juga harus memastikan tidak seorang pun dapat menghambat proses hukum karena kedudukan atau pengaruhnya.

Saya ingin melihat negara yang berani membersihkan institusinya sendiri, bukan negara yang hanya pandai meminta masyarakat percaya.

Ayam boleh berkokok menyambut Januari 2027. Kalender boleh berganti tahun. Namun, jangan sampai kebenaran justru tertidur di tengah jalan, sementara masyarakat kembali mendengar bahwa semuanya masih dalam proses.

Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji. Kepercayaan dibangun ketika hukum berani bekerja, kebenaran dibuka, dan tidak seorang pun berada di atas konstitusi.[dit]