KPK Periksa Anak Buah Prabowo, Anwar Sadad dan dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Pokmas Jatim

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Anggota DPR RI, Anwar Sadad untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021–2022.

Pemeriksaan terhadap anak buah Prabowo di Partai Gerindra tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/11/2026). Selain Anwar Sadad, penyidik juga memanggil Bagus Wahyudyono dari pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan keduanya merupakan bagian dari proses penyidikan perkara dugaan korupsi dana hibah Pokmas Jawa Timur.

Pemeriksaan ini menjadi bagian dari pendalaman penyidikan terhadap klaster penerima suap. KPK sebelumnya telah menetapkan Anwar Sadad dan Bagus Wahyudyono sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Status Anwar Sadad

Anwar Sadad merupakan tersangka penerima suap dalam perkara dana hibah Pokmas Jawa Timur. Ia sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 dan kini menjadi Anggota DPR RI periode 2024–2029.

Sementara Bagus Wahyudyono merupakan staf sekaligus orang kepercayaan Anwar Sadad yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Anwar Sadad memperoleh jatah dana hibah Pokmas senilai Rp291,5 miliar selama periode 2019–2022.

Ia diduga meminta komitmen fee sebesar 15–20 persen dari pihak-pihak yang menginginkan alokasi atau pergeseran dana hibah tersebut.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2022 terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak.

KPK awalnya menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam pengembangan perkara tersebut. Namun, penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dihentikan melalui penerbitan SP3 setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Dengan demikian, terdapat 20 tersangka yang proses hukumnya masih berjalan.[ipk]