LPSK Telaah Permohonan Perlindungan Enam Saksi Kasus Penyadapan Prabowo

FAKTANASIONAL.NET – Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) sedang menelaah permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Permohonan tersebut diajukan oleh Polri. Hingga Minggu (8/11), LPSK masih melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan tindak lanjut atas permintaan perlindungan tersebut.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, membenarkan bahwa lembaganya telah menerima permohonan tersebut. Namun, ia belum bersedia mengungkap identitas maupun informasi lebih jauh mengenai para saksi yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan.

"Kami masih melakukan penelaahan," ujar Susilaningtyas saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (8/11).

Ia menegaskan bahwa permohonan perlindungan memang telah diterima oleh LPSK.

"Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi," ungkap dia.

Ketika ditanya mengenai jumlah saksi yang dimohonkan perlindungannya, Susilaningtyas memastikan terdapat enam orang.

"6 (enam) orang," lanjutnya.

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik yang dinilai berpotensi mengancam keselamatan negara serta masyarakat.

Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan karena sedang sakit.

Berdasarkan temuan awal kepolisian, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat juga disebut menjadi korban.

Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara 10 tahun. Selain itu, terdapat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara serta Pasal 31 ayat (1) UU ITE dengan ancaman delapan tahun penjara.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Istana mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.[dit]