KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Kantah ke Pejabat Pusat

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan setoran uang dari sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) daerah kepada pejabat di tingkat pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pendalaman dilakukan dengan memeriksa sembilan kepala kantor pertanahan sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN, Selasa (10/11/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, delapan saksi diperiksa di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur.

Mereka yakni Rarif Setiawan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Wida Rahardian Aji selaku Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I, serta Agung Basuki yang menjabat Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II.

Selanjutnya, Nursuliantoro selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Nasep Vandi Sulistyo yang pernah menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi, Mateus Joko Slameto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, Istanto Nurhidayat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, serta M. Sochib Lutfi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Sementara satu saksi lainnya, Budi Kristiyana selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Budi menyebut penyidik akan menggali sejumlah informasi dari para saksi, termasuk dugaan adanya setoran dari kantor pertanahan daerah kepada pejabat di tingkat pusat.

“Di antaranya itu, setoran ke atas, termasuk untuk mengonfirmasi hasil penggeledahan,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan serta mutasi jabatan di lingkungan ATR/BPN.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.

Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, serta pihak swasta Rizal Pahlefi.

Lima tersangka lainnya yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. KPK menyebut Erwin, Arif, Fahd, dan Muhammad Fakhry sebagai pihak yang diduga menjadi orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Dalam rangkaian OTT tersebut, penyidik menyita uang sekitar Rp106,3 miliar dari sejumlah lokasi, termasuk dari rumah Arif Sugiyanto.

Selain perkara yang melibatkan PT Summarecon Agung, penyidik juga mengembangkan penyidikan terkait dugaan suap pengurusan perpanjangan HGB PT Bela Parahiyangan Investindo, anak usaha Lyman Group yang mengembangkan kawasan Kota Baru Parahyangan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

KPK menduga perusahaan tersebut menyerahkan uang pengurusan sebesar Rp2,1 miliar kepada Erwin. Dari jumlah itu, Erwin diduga meneruskan Rp1,8 miliar kepada Arif Sugiyanto.

Penyidik sebelumnya menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo pada 29 September 2026 dan menyita dokumen terkait perpanjangan HGB. KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi lain, termasuk kantor Kementerian ATR/BPN, kantor PT Summarecon Agung Tbk, Kantor Summarecon Bogor, serta sejumlah kantor pertanahan di daerah.

Dari rangkaian pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, KPK terus menelusuri mekanisme pengurusan sertifikat tanah, dugaan aliran uang, serta kemungkinan adanya pola penerimaan di lingkungan ATR/BPN.