Gekira Desak Prabowo Rombak Kabinet, Raja Juli Antoni Diminta Dicopot dari Menteri Kehutanan

FAKTANASIONAL.NET - Desakan perombakan Kabinet Merah Putih kembali mencuat. Ketua Bidang Lingkungan Hidup PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira), Yerry Tawalujan, meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi jajaran menteri. Salah satu nama yang secara khusus diminta untuk dicopot adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Pernyataan tersebut disampaikan Yerry pada Senin, 9 November 2026. Ia menilai munculnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah jenderal polisi menjadi indikasi adanya persoalan loyalitas di lingkungan pemerintahan.

Yerry menduga sejumlah anggota kabinet dan pejabat tinggi negara di lingkaran Istana memiliki loyalitas ganda. Menurutnya, sebagian pejabat justru lebih mengutamakan figur yang sebelumnya mendukung pengangkatan mereka dibandingkan Presiden Prabowo.

"Skandal penyadapan Presiden oleh mantan Kapolri itu tindakan makar yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur oleh kelompok yang terorganisir," ungkap Yerry.

Yerry menilai persoalan tersebut tidak berhenti pada dugaan keterlibatan LSP dan beberapa jenderal. Ia menduga terdapat kekuatan lebih besar yang bekerja di balik persoalan tersebut dan memiliki karakter seperti deep state atau negara dalam negara.

Ia juga menyebut dugaan penyadapan sebagai tindakan spionase yang bertujuan mencuri rahasia kepala negara untuk melakukan sabotase.

"Skandal penyadapan itu adalah tindakan spionase mencuri rahasia kepala negara untuk melakukan sabotase. Lalu dilakukan pembentukan opini bahwa Presiden Prabowo gagal memimpin Pemerintahan dan harus digulingkan tanpa perlu menunggu Pemilu," terang Yerry.

Atas dasar itu, Gekira mendorong Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet secara menyeluruh. Yerry meminta menteri-menteri yang menurutnya memiliki keterkaitan dengan figur yang mendukung pengangkatan LSP sebagai Kapolri segera dievaluasi.

Yerry secara tegas menyebut Raja Juli Antoni sebagai salah satu menteri yang perlu diganti. Ia beralasan, selain persoalan yang dikaitkannya dengan dukungan politik, kinerja Menteri Kehutanan tersebut dinilai belum optimal.

"Sebagai Ketua Bidang Lingkungan Hidup Gekira, kami mendorong Presiden untuk segera adakan reshuffle dan yang pertama diganti itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni," tegasnya.

Yerry kemudian menyinggung bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera pada akhir 2025 serta kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera sepanjang 2026.

Menurutnya, Menteri Kehutanan seharusnya turun langsung menjadi koordinator lapangan dalam penanganan bencana tersebut.

"Raja Juli tidak perform menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kehutanan. Menjadi beban untuk Presiden Prabowo."

Ia pun kembali menegaskan bahwa pergantian Raja Juli Antoni diperlukan karena dinilai tidak maksimal menjalankan tanggung jawabnya.[dit]