UU Ketenagakerjaan Baru Berlaku, Jam Kerja Maksimal 40 Jam dalam Seminggu

FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan sejak 28 Oktober 2026. 

Regulasi baru ini mengatur batas waktu kerja, ketentuan lembur, hingga hak istirahat dan cuti bagi pekerja atau buruh di Indonesia.

Melalui aturan tersebut, pemerintah menetapkan waktu kerja normal maksimal 40 jam dalam satu minggu. Ketentuan ini menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menyusun jadwal kerja sekaligus memberikan kepastian mengenai hak pekerja.

Pasal 115 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2026 menetapkan dua pilihan pola kerja. Pertama, tujuh jam sehari dengan enam hari kerja dalam seminggu. Kedua, delapan jam sehari dengan lima hari kerja dalam seminggu.

Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku mutlak untuk seluruh sektor usaha. Jenis pekerjaan atau sektor tertentu dapat memiliki pengaturan berbeda melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Sementara itu, Pasal 116 mengatur pelaksanaan kerja lembur. Perusahaan tidak diperbolehkan meminta pekerja bekerja melampaui waktu normal tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Perintah lembur juga wajib disampaikan secara tertulis atau melalui media digital. Selain itu, perusahaan harus mematuhi batas waktu lembur yang telah ditentukan.

"Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu," bunyi Pasal 116 ayat (1), dikutip Senin (9/11).

Perusahaan juga wajib membayar upah lembur. Perhitungannya sebesar 1,5 kali upah sejam untuk jam pertama dan dua kali upah sejam untuk jam berikutnya.

Adapun dasar perhitungan upah sejam berasal dari total upah pokok dan tunjangan tetap yang dibagi 173. Angka tersebut merupakan rata-rata jam kerja bulanan bagi pekerja dengan sistem 40 jam seminggu.

Perlindungan terhadap pekerja juga mencakup hak istirahat dan cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 118.

Perusahaan wajib memberikan waktu istirahat minimal 30 menit setelah pekerja menjalani empat jam kerja secara terus-menerus. Waktu istirahat tersebut tidak dihitung sebagai jam kerja.

Selain itu, pekerja berhak memperoleh istirahat mingguan selama satu hari untuk sistem enam hari kerja atau dua hari untuk sistem lima hari kerja.

Pasal 118 ayat (2) juga mengatur hak istirahat panjang maksimal 30 hari kalender setelah pekerja menjalani masa kerja lima tahun berturut-turut atau kelipatannya.

Untuk cuti tahunan, pekerja berhak mendapatkan sedikitnya 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan berturut-turut. Ketentuan lainnya menegaskan bahwa cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak mengurangi jatah cuti tahunan pekerja.

Dengan berlakunya aturan ini, perusahaan wajib menyesuaikan penerapan jam kerja, pembayaran lembur, serta pemberian hak istirahat dan cuti sesuai ketentuan perundang-undangan.[dit]