Ombudsman Ungkap Alasan Ratusan Manajer Kopdes Merah Putih Mengundurkan Diri
FAKTANASIONAL.NET - Ombudsman Indonesia mengungkap sejumlah persoalan yang menyebabkan ratusan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memilih mengundurkan diri. Salah satu faktor utamanya adalah penempatan kerja yang tidak sesuai dengan…
FAKTANASIONAL.NET - Ombudsman Indonesia mengungkap sejumlah persoalan yang menyebabkan ratusan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memilih mengundurkan diri. Salah satu faktor utamanya adalah penempatan kerja yang tidak sesuai dengan lokasi tempat tinggal maupun terlalu jauh dari keluarga.
Anggota Ombudsman, Radian Syam, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membahas persoalan tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran, ketidaksesuaian lokasi penempatan menjadi salah satu alasan para manajer tidak melanjutkan pekerjaan.
"Kami sudah sampaikan ke PT Agrinas. Kemudian karena memang, ada beberapa teman-teman manajer koperasi yang mundur mungkin karena tidak sesuai dengan lokasinya atau kemudian jauh dengan keluarganya," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Menanggapi persoalan tersebut, Agrinas Pangan Nusantara menerapkan mekanisme relokasi dengan mempertimbangkan jarak antara lokasi kerja dan tempat tinggal manajer. Radian menilai kebijakan itu sebagai langkah perbaikan agar kegiatan KDKMP tidak mengalami hambatan.
Meski demikian, Ombudsman meminta operasional koperasi segera dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Tapi sekali lagi kami mendorong agar segera dilakukan mohon maaf, agar segera operasional KDKMP ini berjalan sesuai dengan aturan," bebernya.
Radian juga menanggapi rencana pembentukan klinik pratama di lingkungan KDKMP yang berpotensi bersinggungan dengan pelayanan puskesmas. Menurutnya, rencana tersebut dapat dilaksanakan apabila memiliki dasar hukum yang jelas serta telah dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
Ombudsman menegaskan pengawasan difokuskan pada kepatuhan prosedur dan pencegahan penundaan berlarut. Pelaksanaan program harus mengacu pada peraturan turunan dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Kesehatan.
"Jadi kami melihat dari bagaimana proses itu sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan. Nah itu menjadi pegangan kami," tambah Radian.
Sementara itu, Kementerian Koperasi mencatat 26.991 orang telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sebanyak 159 orang menolak, sedangkan 1.550 lainnya terkendala proses administrasi hingga melewati batas waktu.
Para manajer yang mengalami kendala tersebut kemudian mengajukan permohonan penawaran ulang atau offering.
Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, Destry Anna Sari, menyebut proses penawaran ulang telah ditutup pada Kamis (15/10/2026) malam.
"Agrinas melakukan proses penawaran di tiga lokasi lagi yang sudah tersedia, dan terus terang baru ditutup semalam. Jadi, saya belum dapat update dari Agrinas. Kita belum dapat yang 1.550 itu nanti akhirnya bagaimana memilih yang ditawarkan tadi yang sudah ada bangunannya," ujar Destry dalam konferensi pers di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Jumat (16/10).[dit]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.