Fakta Nasional

Tok! DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Perjuangan Panjang Legislasi Akhirnya Tuntas

FAKTANASIONAL.NET - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil melalui rapat paripurna di ko…

Penulis: Aditya Thursday, 19 November 2026 📖 1 menit
Tok! DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Perjuangan Panjang Legislasi Akhirnya Tuntas
Tok! DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Perjuangan Panjang Legislasi Akhirnya Tuntas/YouTube

FAKTANASIONAL.NET - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil melalui rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan ini menjadi akhir dari perjalanan panjang pembahasan regulasi mengenai perampasan aset. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani. Sejumlah pimpinan DPR turut hadir, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Sebelum keputusan diambil, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan mengenai proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Setelah laporan disampaikan, Puan Maharani melanjutkan agenda dengan meminta persetujuan anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Dalam forum yang secara khusus membahas pengesahan regulasi tersebut, Puan menyampaikan pertanyaan kepada seluruh peserta rapat.

"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.

Pertanyaan tersebut langsung mendapatkan jawaban persetujuan dari peserta rapat paripurna.

"Setuju," jawab forum paripurna.

Dengan persetujuan tersebut, RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme rapat paripurna DPR.

Pengesahan undang-undang ini juga dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah. Mereka mengikuti jalannya rapat paripurna bersama pimpinan dan anggota DPR.

Perwakilan pemerintah yang hadir meliputi Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Kehadiran jajaran pemerintah tersebut melengkapi proses pengesahan regulasi yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Dengan keputusan DPR pada Kamis (19/11/2026), perjalanan legislasi RUU Perampasan Aset memasuki babak baru setelah melalui proses pembahasan yang panjang.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK