Pengunduran Diri Gibran dan Dugaan Penyingkiran Bertahap Lingkaran Jokowi

FAKTANASIONAL.NET - Keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi titik balik paling menentukan dalam rangkaian tekanan politik terhadap lingkaran Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Jika pengunduran diri itu berlanjut hingga berakhirnya jabatan Gibran, peta kekuasaan hasil Pilpres 2024 akan mengalami perubahan besar.

Prabowo tetap memegang kekuasaan sebagai Presiden, sementara Jokowi berpotensi kehilangan posisi politik paling strategis yang masih ditempati keluarganya dalam pemerintahan.

Perkembangan ini memperkuat alasan untuk menguji dugaan penyingkiran bertahap jaringan politik Jokowi.

Pergantian sejumlah pejabat, perkara dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, perubahan penugasan di lingkungan kepolisian, serta desakan pemberhentian Gibran kini bertemu pada satu konsekuensi politik: melemahnya pengaruh Jokowi dalam struktur kekuasaan nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa, 10 November 2026, mengonfirmasi bahwa Gibran telah bertemu Prabowo dan menyampaikan niat mengundurkan diri di tengah dinamika yang berkembang setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikannya.

Pernyataan tersebut mengubah kedudukan kabar pengunduran diri yang sebelumnya beredar sebagai spekulasi. Namun, penyampaian niat mundur belum berarti jabatan Wakil Presiden telah resmi kosong.

Persoalan politik terbesarnya kini bergeser. Bukan hanya apakah Gibran akhirnya meninggalkan jabatannya, tetapi bagaimana rangkaian tekanan sebelumnya membentuk keadaan yang mendorong keputusan tersebut.

Pengunduran diri Gibran mempunyai konsekuensi yang jauh lebih luas daripada pergantian seorang pejabat negara.

Prabowo dan Gibran memenangkan Pilpres 2024 sebagai satu pasangan. Pencalonan Gibran sekaligus menjadi penghubung politik antara Prabowo dan Jokowi setelah keduanya berhadapan dalam dua pemilihan presiden sebelumnya.

Dukungan Jokowi memberikan keuntungan politik kepada Prabowo, sementara pencalonan Gibran memastikan keluarga Jokowi tetap mempunyai kedudukan formal dalam pemerintahan berikutnya.

Hubungan tersebut membentuk keseimbangan kekuasaan yang menjadi salah satu ciri pemerintahan setelah Pilpres 2024.

Apabila Gibran akhirnya mundur, keseimbangan itu berubah secara fundamental.

Prabowo tetap menjalankan mandat presidensialnya sampai akhir masa jabatan sesuai konstitusi. Sebaliknya, Jokowi kehilangan keterwakilan langsung keluarganya di puncak pemerintahan.

Keadaan tersebut membuka kesempatan bagi Prabowo untuk membentuk susunan kepemimpinan nasional dengan orientasi politik yang berbeda.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

Artinya, setelah kekosongan jabatan terjadi secara sah, Prabowo mempunyai kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden.

Inilah konsekuensi paling strategis dari kemungkinan pengunduran diri Gibran. Prabowo memperoleh kesempatan menentukan arah komposisi kepemimpinan berikutnya, sementara posisi tawar Jokowi dapat berkurang secara signifikan.

Perubahan tersebut juga dapat berlangsung tanpa menunggu Pilpres 2029.

Perkembangan ini membuat urutan tekanan terhadap lingkaran Jokowi semakin menarik dicermati.

Di lingkungan pemerintahan, sejumlah figur yang dinilai dekat dengan Jokowi telah mengalami pergantian atau perubahan penugasan.

Di kepolisian, pergantian pucuk pimpinan dari Listyo Sigit Prabowo kepada Suyudi Ario Seto diikuti perubahan besar dalam struktur penugasan.

Perkara dugaan penyadapan Presiden kemudian menyeret Listyo bersama sejumlah perwira tinggi Polri.

Dugaan penyadapan tersebut berkembang menjadi isu yang jauh lebih serius setelah Istana mengaitkannya dengan kemungkinan makar terhadap Presiden Prabowo.

Di tengah perkembangan itu, muncul pula spekulasi mengenai dugaan pengiriman hasil penyadapan ke Solo.

Kabar tersebut membawa nama Jokowi ke dalam perdebatan politik, meskipun belum terdapat konfirmasi penyidik yang membuktikan adanya pengiriman dan penerimaan hasil sadapan oleh pihak tertentu di Solo.

Sementara itu, tekanan terhadap Gibran bergerak melalui jalur berbeda.

Putusan MK mengenai pembuktian kualifikasi pendidikan dan putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran menjadi landasan bagi sejumlah kekuatan politik untuk mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR.

Pada 9 November, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyarankan Gibran mengundurkan diri. Apabila tidak mundur, PKS mendorong penggunaan kewenangan DPR untuk memproses persoalan tersebut.

Sehari kemudian, anggota DPR mulai mengumpulkan tanda tangan pengusul Hak Menyatakan Pendapat. Pemberitaan menyebut jumlahnya telah mencapai puluhan anggota.

Tekanan juga muncul melalui demonstrasi dan pernyataan sejumlah tokoh politik yang mendesak Gibran meninggalkan jabatannya.

Pada hari yang sama ketika dukungan terhadap proses pemberhentian mulai dihimpun secara formal, Istana mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo.

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap Gibran telah mencapai tahap yang dapat mengubah komposisi kepemimpinan nasional, bahkan sebelum proses pemberhentian melalui DPR, MK, dan MPR berjalan sampai akhir.

Dari sudut pandang politik, perkembangan ini memiliki arti penting.

Sebelum muncul kabar pengunduran diri, pemberhentian Gibran menghadapi mekanisme konstitusional yang panjang.

Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mensyaratkan dukungan besar di DPR, pemeriksaan oleh MK, dan keputusan akhir MPR.

Pemeriksaan tersebut menyediakan ruang bagi Gibran untuk mempertahankan kedudukannya serta menguji hubungan antara putusan pengadilan mengenai dokumen pendidikan dan dasar konstitusional pemberhentian Wakil Presiden.

Pengunduran diri sukarela menghasilkan keadaan berbeda.

Apabila Gibran memilih berhenti, proses untuk membuktikan alasan pemberhentiannya melalui mekanisme pemakzulan tidak lagi menjadi jalan utama untuk mengakhiri jabatannya.

Dengan demikian, pengunduran diri dapat mengakhiri pertarungan politik mengenai kedudukan Wakil Presiden tanpa menghasilkan putusan MK yang secara khusus mengadili pendapat DPR tentang alasan pemberhentiannya.

Perbedaan tersebut sangat menentukan.

Jabatan Wakil Presiden dapat berakhir lebih cepat, sementara sengketa mengenai akibat hukum dokumen pendidikan yang menjadi dasar tekanan politik belum tentu memperoleh penyelesaian melalui pemeriksaan konstitusional yang semula direncanakan.

Keadaan ini tidak membuktikan adanya pemaksaan. Gibran tetap mempunyai hak untuk mengambil keputusan pribadi mengenai kelanjutan jabatannya.

Namun, urutan peristiwa membuat alasan pengunduran diri dan keadaan yang mendahuluinya mempunyai kepentingan publik yang sangat besar.

Apakah keputusan tersebut telah dipertimbangkan sebelum tekanan di DPR meningkat?

Apakah pertemuan dengan Prabowo merupakan kesempatan menyampaikan keputusan yang sudah final atau bagian dari pembicaraan untuk mencari penyelesaian politik?

Apakah Gibran masih mempunyai pilihan realistis untuk mempertahankan jabatannya melalui mekanisme konstitusional?

Jawaban atas persoalan tersebut akan menentukan apakah pengunduran diri merupakan keputusan pribadi, kompromi politik, atau akibat dari tekanan yang lebih luas.

Di sisi lain, perkembangan ini menempatkan perkara Listyo dalam konteks politik yang semakin sensitif.

Sebelumnya, tuduhan makar diarahkan pada dugaan penyadapan Presiden Prabowo. Istana menilai perkara tersebut berpotensi menyangkut upaya melumpuhkan Presiden.

Namun, dugaan penyadapan ilegal dan makar mempunyai unsur pidana berbeda. Dugaan adanya akses terhadap komunikasi Presiden belum membuktikan maksud menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Kini, ketika Gibran menyatakan niat mundur di tengah tekanan politik, konsistensi standar perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden kembali relevan.

Pasal 191 KUHP memberikan perlindungan terhadap keduanya dari tindakan makar. Akan tetapi, pengunduran diri, desakan politik, demonstrasi damai, dan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat yang sah bukanlah bukti makar.

Dugaan kejahatan baru dapat dikembangkan apabila ditemukan tindakan melawan hukum yang memenuhi unsur pidana, termasuk maksud khusus serta permulaan pelaksanaan yang ditentukan undang-undang.

Negara harus sama cermatnya ketika menyelidiki dugaan ancaman terhadap Presiden maupun terhadap Wakil Presiden. Tuduhan makar tidak boleh dibangun berdasarkan dugaan motif politik semata.

Dalam perkara Listyo, pembuktian harus menjangkau siapa yang memerintahkan penyadapan terhadap nomor Presiden, bagaimana perintah tersebut dilaksanakan, serta apakah terdapat tindakan nyata yang menunjukkan tujuan melumpuhkan Presiden.

Dalam perkembangan politik Gibran, dugaan pemaksaan juga hanya dapat diajukan apabila ditemukan bukti ancaman atau tindakan melawan hukum yang berkaitan langsung dengan keputusannya.

Kesamaan standar tersebut justru menjadi ujian bagi konsistensi penegakan hukum.

Perkembangan ini juga memperlihatkan kemungkinan perubahan hubungan antara Prabowo dan Jokowi yang semakin sulit diabaikan.

Reuters pada 10 November menempatkan polemik kedudukan Gibran dalam konteks meningkatnya ketegangan hubungan kedua tokoh tersebut. Media internasional itu juga menghubungkannya dengan perkembangan perkara penyadapan yang menyeret figur kepolisian yang diasosiasikan dengan Jokowi.

Kesamaan dampak politik dari berbagai peristiwa tersebut memperkuat hipotesis bahwa pengaruh Jokowi sedang mengalami penyusutan.

Namun, terdapat perbedaan penting antara dugaan operasi terkoordinasi dan pertemuan kepentingan sejumlah aktor.

Berbagai pihak dapat bergerak dengan kepentingan masing-masing, tetapi menghasilkan akibat politik yang sama tanpa menerima arahan dari satu pusat kekuasaan.

Sebaliknya, dugaan adanya operasi penyingkiran yang dirancang bersama menuntut bukti mengenai koordinasi, pembagian peran, atau kesepakatan untuk menghasilkan tujuan tertentu.

Bukti terbuka yang tersedia belum memastikan adanya pengendali tunggal di balik seluruh perkembangan tersebut.

Yang sudah dapat dinilai adalah arah perubahan kekuasaan. Sejumlah posisi strategis yang sebelumnya diasosiasikan dengan lingkaran Jokowi mengalami perubahan, sementara kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden kini berada di ambang keputusan yang dapat mengakhiri masa jabatannya.

Konsekuensi politiknya juga dapat berbalik menjadi persoalan bagi Prabowo.

Kemenangan Prabowo–Gibran pada 2024 memperoleh dukungan dari berbagai kelompok, termasuk pemilih yang mendukung keberlanjutan pemerintahan Jokowi.

Apabila pengunduran diri Gibran dipersepsikan oleh kelompok tersebut sebagai akibat penyingkiran politik, hubungan emosional dan elektoral mereka dengan Prabowo berpotensi mengalami perubahan.

Sebagian pendukung Jokowi dapat menganggap kesepakatan politik yang dahulu menyatukan kedua kubu telah berakhir.

Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat. Namun, perubahan sikap pemilih dapat memengaruhi pembentukan koalisi, loyalitas jaringan relawan, dan peta dukungan menjelang Pilpres 2029.

Besarnya risiko tersebut masih harus dibuktikan melalui pengukuran opini publik. Suara yang diperoleh pasangan Prabowo–Gibran pada 2024 tidak seluruhnya dapat diperlakukan sebagai suara pribadi Jokowi.

Meski demikian, hilangnya salah satu penghubung utama antara kedua kelompok kekuasaan merupakan perubahan politik yang signifikan.

Prabowo dapat memperoleh ruang konsolidasi kekuasaan yang lebih luas setelah Gibran mundur, tetapi pada saat bersamaan berisiko kehilangan sebagian keuntungan elektoral yang dahulu diperoleh melalui kerja sama dengan Jokowi.

Keadaan tersebut menempatkan Prabowo pada pilihan politik yang mempunyai konsekuensi jangka panjang.

Jika pengunduran diri Gibran benar-benar berlanjut, pemerintahan harus memastikan seluruh proses berlangsung sesuai konstitusi dan bebas dari pemaksaan.

Sikap Istana terhadap Gibran juga akan menjadi perhatian karena Prabowo merupakan pihak yang dahulu memilihnya sebagai calon Wakil Presiden.

Keputusan Presiden mengenai langkah selanjutnya akan memperlihatkan apakah hubungan politik dengan Jokowi masih dipertahankan dalam bentuk baru atau bergerak menuju pemisahan yang lebih tegas.

Pada akhirnya, pengunduran diri Gibran berpotensi menjadi peristiwa yang menghubungkan berbagai perubahan kekuasaan selama beberapa waktu terakhir.

Perkara Listyo, perubahan penugasan sejumlah tokoh, meningkatnya tekanan terhadap keluarga Jokowi, dan penggalangan dukungan pemberhentian Gibran mungkin mempunyai sebab yang berbeda. Namun, seluruhnya dapat bertemu pada akibat politik yang sama.

Apabila Gibran benar-benar meninggalkan jabatannya, Jokowi berpotensi kehilangan pengaruh formal terbesarnya di pemerintahan, sedangkan Prabowo memperoleh kesempatan membangun susunan kepemimpinan nasional tanpa keterikatan politik yang sama seperti pada Pilpres 2024.

Itulah konsekuensi yang membuat dugaan penyingkiran bertahap lingkaran Jokowi layak diperiksa dengan serius.

Pengunduran diri Gibran belum membuktikan adanya operasi politik terkoordinasi, apalagi tindak pidana makar. Namun, perkembangan tersebut memberikan titik akhir yang konkret bagi analisis mengenai penyusutan pengaruh politik Jokowi.

Jika seluruh rangkaian ini memang merupakan hasil persaingan politik yang berjalan secara independen, fakta akan menunjukkannya. Jika terdapat koordinasi tersembunyi atau tindakan melawan hukum untuk memaksakan hasil tertentu, bukti mengenai hubungan antarpelaku dan proses pengambilan keputusan akan menjadi penentunya.

Sebab, persoalan terbesar bukan semata-mata siapa yang akhirnya menduduki kursi Wakil Presiden, tapi apakah perubahan keseimbangan kekuasaan nasional berlangsung melalui keputusan yang bebas dan mekanisme konstitusional yang sah, atau melalui tindakan melawan hukum yang sengaja disembunyikan di balik proses politik.

Pengunduran diri Gibran bisa menjadi akhir dari satu babak kerja sama Prabowo–Jokowi. Namun, apabila prosesnya dipersepsikan sebagai penyingkiran politik, peristiwa tersebut justru berpotensi menjadi awal konflik kekuasaan yang lebih besar dan membawa konsekuensi elektoral bagi Prabowo pada 2029.

Oleh: HAMDI PUTRA

Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)