RI Pangkas Ekspor Gas ke Singapura, Pasokan Domestik Jadi Prioritas

FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah Indonesia mulai mengalihkan sebagian pasokan gas bumi yang sebelumnya diekspor ke Singapura untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. 

Kebijakan ini dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terutama untuk menjaga ketersediaan gas bagi pembangkit listrik dan sektor domestik lainnya.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pemerintah terus memperkuat pasokan gas nasional guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan energi. Target ketersediaan energi primer berbasis gas untuk kebutuhan nasional ditetapkan sebesar 548 ribu Billion British Thermal Unit (BBTU).

"Untuk energi primer yang lain, ini ketersediaan gas kita juga menyediakan gas untuk rencana ketersediaan 548 (ribu BBTU), ini progresnya sudah 513 ribu BBTU," katanya dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Hingga saat ini, realisasi ketersediaan gas nasional telah mencapai 513 ribu BBTU. Pemerintah menilai tambahan produksi gas baru serta pengalihan sebagian volume ekspor dapat membantu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Jadi seharusnya ini relatif tidak ada masalah karena untuk ketersediaan gas dengan adanya tambahan produksi gas baru dan juga pengalihan dari ekspor kita dari Singapura, itu ya ini kan seharusnya kebutuhan untuk gas ini kita bisa antisipasi," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto memastikan pengurangan ekspor gas melalui pipa ke Singapura sebesar 31 MMSCFD mulai Sabtu, 24 Oktober 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memperkuat pasokan gas dalam negeri, khususnya kebutuhan listrik.

"Mulai hari ini pasokan gas ke Singapura dialihkan ke dalam negeri dari Natuna ke PLN Batam melalui Pipa WNTS - Pulau Pemping - Batam sebesar 15 juta standar kaki kubik," katanya, Sabtu (24/10/2026).

Selain itu, pengurangan pasokan dari Sumatra mencapai 16 juta standar kaki kubik per hari melalui Pipa TGI. Gas tersebut dialokasikan untuk kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra.

Djoko juga menegaskan bahwa pemangkasan ekspor tersebut hanya dilakukan melalui jalur pipa menuju Singapura.

Wacana penghentian ekspor gas sebelumnya disampaikan Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada 21 Oktober 2026 di Istana Negara.

Bahlil menyebut pemerintah mempertimbangkan penghentian ekspor karena kebutuhan energi nasional harus menjadi prioritas di tengah dinamika geopolitik dunia.

"Ya memang harus survival, kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai Presiden, pasti apa yang disampaikan Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks menuju survival," ungkap Bahlil.

Ia juga menegaskan pemerintah tidak ingin mengabaikan kebutuhan domestik demi memenuhi permintaan negara lain.

"Jadi kalau negara lain ada pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri," pungkasnya.[dit]