Fakta Nasional

Sidang Etik Listyo Sigit Jadi Ujian Polri, Jenderal Bintang Dua Bisa Mengadili Mantan Kapolri

FAKTANASIONAL.NET - Persidangan etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Selain menyangkut mantan pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara, proses terse…

Penulis: Aditya Friday, 20 November 2026 📖 2 menit
Sidang Etik Listyo Sigit Jadi Ujian Polri, Jenderal Bintang Dua Bisa Mengadili Mantan Kapolri
Sidang Etik Listyo Sigit Jadi Ujian Polri, Jenderal Bintang Dua Bisa Mengadili Mantan Kapolri/Instagram

FAKTANASIONAL.NET - Persidangan etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Selain menyangkut mantan pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara, proses tersebut juga menghadirkan persoalan terkait hierarki kepangkatan di lingkungan kepolisian.

Perubahan aturan internal Polri kini memungkinkan personel berpangkat lebih rendah menjadi anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang memeriksa dugaan pelanggaran oleh pejabat berpangkat lebih tinggi.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) terbaru yang mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengubah persyaratan kepangkatan anggota majelis etik.

Sebelumnya, Pasal 42 ayat (3) mengatur bahwa anggota KKEP harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar. Namun, aturan terbaru memperluas ketentuan tersebut.

Anggota majelis kini dapat berasal dari personel dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar. Dengan demikian, jenderal bintang dua berpeluang menjadi anggota majelis yang menyidangkan Listyo Sigit, yang berpangkat jenderal bintang empat.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam menilai perubahan regulasi tersebut memberikan landasan hukum bagi Polri untuk melaksanakan persidangan etik terhadap mantan Kapolri.

"Iya, saya kira memang dengan fakta soal kepangkatan dan lain sebagainya, ya penerbitan Perpol baru itu adalah jalan keluar. Karena memang penyelenggaraan sidang etik ya memang harus ada dasar hukum yang legal, dasar hukum yang bisa digunakan dan sah," kata Anam, Kamis (19/11/2026).

Meski dasar hukum telah tersedia, pelaksanaan sidang tetap menghadapi tantangan. Persoalannya bukan sekadar memenuhi persyaratan kepangkatan, melainkan memastikan majelis bekerja secara profesional tanpa terpengaruh hubungan kedinasan maupun hierarki internal.

Anam menegaskan, seluruh anggota majelis, termasuk ketua KKEP, harus menjalankan kewenangannya berdasarkan aturan yang berlaku.

"Yang paling penting dalam sidang KKEP adalah memang harus ada legalitasnya. Nah legalitas sudah ada, ya ayo kita lihat secara bersama-sama Perpol itu dilakukan," ujarnya.

Perubahan Perpol tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan sidang etik Listyo Sigit. Selanjutnya, konsistensi penerapan aturan dan independensi majelis menjadi perhatian penting dalam proses penegakan kode etik di tubuh Polri.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK