Fakta Nasional

UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Terancam Tak Bisa Menikmati Hasil Kejahatan

FAKTANASIONAL.NET – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai aturan tersebut dapat menguba…

Penulis: Aditya Friday, 20 November 2026 📖 1 menit
UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Terancam Tak Bisa Menikmati Hasil Kejahatan
UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Terancam Tak Bisa Menikmati Hasil Kejahatan/Pixabay

FAKTANASIONAL.NET – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai aturan tersebut dapat mengubah pendekatan penegakan hukum agar tidak hanya mengandalkan hukuman penjara.

Menurut Hardjuno, pengembalian uang hasil korupsi kepada negara harus menjadi prioritas. Sebab, pelaku masih berpotensi menikmati kekayaan ilegal setelah menyelesaikan masa hukumannya.

"Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan," kata Hardjuno, Kamis (19/11/2026).

Hardjuno menyambut pengesahan aturan tersebut, tetapi mengingatkan adanya sejumlah ketentuan yang masih dapat diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Aspek hak milik, kepastian hukum, dan kewenangan negara perlu dikaji sebelum aturan berlaku efektif.

Dia menegaskan aset hasil korupsi tetap dapat dirampas meskipun dialihkan kepada keluarga, pihak lain, atau disembunyikan melalui perusahaan. Namun, hak pihak ketiga yang memperoleh kekayaan secara sah harus dilindungi.

Hardjuno juga meminta badan pengelola dan pengawas aset rampasan memiliki kewenangan yang jelas serta tidak tumpang tindih.

"Jangan sampai kita berhasil merampas aset koruptor, tetapi kemudian aset itu justru menjadi sumber penyimpangan baru dalam pengelolaannya," katanya.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui nilai aset yang dirampas dan pemanfaatan hasilnya.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK