SEMARANG, FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah dan Bank Indonesia diminta malakukan langkah konkret dan koordinasi yang lebih erat antara otoritas fiskal dan moneter untuk mengatasi tantangan menurunnya daya beli masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dakhiri, menyoroti daya beli masyarakat Indonesia yang menunjukkan pelemahan, termasuk di Jawa Tengah.
Menurutnya, kondisi makro ekonomi dan nilai tukar rupiah yang terpantau stabil paradoks dengan lemahnya daya beli masyarakat saat ini.
“Stabilitas makro sudah baik, tapi realitanya daya beli masyarakat masih melemah. Termasuk di Jawa Tengah. Ini harus diintervensi dari banyak sisi,” kata Politisi Fraksi PKB ini saat memimpin Rapat bersama Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Semarang, Jawa Tengah, Senin (14/4/2025).
Ia menuturkan meskipun inflasi Jawa Tengah terkendali di angka 0,75 persen year-on-year (yoy) dan nilai tukar rupiah per 14 April 2025 berada di kisaran level Rp16.790, Hanif melihat bahwa kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, stabilitas nilai tukar rupiah tidak serta merta meningkatkan daya beli masyarakat. Hanif menilai bahwa stagnasi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, yang hanya dari 4,97 persen menjadi 4,95 persen (yoy), menjadi indikasi bahwa keseimbangan antara sektor keuangan dan ekonomi riil belum sepenuhnya tercapai.
“Dalam situasi seperti ini, masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah paling terdampak karena kemampuan konsumsi mereka terus menurun,” jelas Mantan Menteri Tenaga Kerja ini.
Legislator Senayan itu secara khusus menyebut peran Bank Indonesia (BI) dan pemerintah sebagai otoritas moneter dan fiskal perlu bekerja lebih sinergis dalam memberi stimulus yang dapat mendorong penguatan daya beli masyarakat.
