Kita tidak boleh menolak kritik rakyat, tetapi kita wajib kritis terhadap bentuk tuntutan yang dipolitisasi, sebab ada perbedaan besar antara aspirasi sejati rakyat dan agenda yang digerakkan pihak asing dengan menunggangi nama rakyat.
HAM dan Demokrasi: Pancasila vs Versi Barat.
Perdebatan tentang HAM dan demokrasi juga sering dimanfaatkan. HAM versi Barat kerap kebablasan, dijadikan alat politik, bahkan dipakai untuk menjustifikasi intervensi asing. Indonesia memiliki jalan sendiri: HAM dan demokrasi berdasarkan Pancasila.
Demokrasi Pancasila menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bangsa, sedangkan demokrasi jalanan rawan menimbulkan kekacauan.
HAM dan demokrasi Pancasila tidak bisa disamakan dengan model Barat, karena nilai kita lahir dari etika dan musyawarah; oleh karena itu, kritik tetap penting, tetapi harus membangun, bukan sekadar mengulang jargon asing yang tujuannya menjatuhkan negara.
Tugas Pemerintah: Tegas, Terukur, Menenangkan.
Negara memiliki tanggung jawab untuk hadir dengan tegas, namun juga menenangkan. Aparat harus bisa membedakan antara massa damai dan provokator.
Penindakan terhadap provokator bukanlah pelanggaran HAM, melainkan langkah menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat luas.
Di saat yang sama, pemerintah wajib membuka kanal aspirasi resmi agar rakyat tidak merasa kehilangan ruang untuk bersuara.
Ketegasan negara harus berjalan seiring dengan keterbukaan kanal aspirasi, sehingga rakyat terlindungi dari provokasi asing sekaligus merasa aman dan dihargai dalam proses demokrasi yang sehat
Alarm Nepal untuk Indonesia.
Demo Nepal 2025 menjadi alarm keras bagi Indonesia. Atas nama rakyat, sebuah negara bisa digoyang. Atas nama demokrasi, legitimasi bisa dilemahkan. Dan atas nama HAM, kedaulatan bisa dirongrong.
Indonesia harus belajar dari kasus Mesir, Libya, Suriah, Sudan, dan Ukraina. Jangan sampai kita menjadi babak berikutnya dalam skenario panjang perebutan pengaruh global.
Bangsa Indonesia harus membedakan dengan cerdas antara kritik sejati yang lahir dari nurani rakyat dan kritik palsu yang ditunggangi agenda asing; hanya dengan cara itu kita bisa tetap berdiri tegak di atas Pancasila, menjaga kedaulatan bangsa, dan memastikan rakyat terlindungi dari jebakan geopolitik yang merugikan.[***]
Oleh: Ir. R Haidar Alwi (pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute
