Akibatnya, tidak ada penemuan besar yang signifikan untuk menggantikan lapangan tua. Pemerintah tahu produksi turun—tetapi responnya lambat dan setengah hati.
Kedua, kegagalan di sektor hilir. Data impor BBM yang mencapai 168 juta barel per tahun menunjukkan bahwa kapasitas kilang domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan. Proyek kilang yang berulang kali diumumkan tidak pernah mengejar kecepatan pertumbuhan konsumsi.
Negara dengan cadangan minyak justru mengimpor produk olahan—ini paradoks yang lahir dari stagnasi industri hilir.
Ketiga, kegagalan transisi energi. LPG adalah bukti paling gamblang. Program konversi dari minyak tanah ke LPG sukses menaikkan konsumsi, tetapi gagal total membangun sisi pasokan.
Hasilnya, Indonesia menciptakan ketergantungan impor baru dalam skala masif. Ini bukan kebijakan energi—ini jebakan energi.
Keempat, kegagalan konsistensi kebijakan. Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah bergerak tanpa arah jangka panjang yang tegas. Target produksi 1 juta bopd berulang kali diumumkan, tetapi realisasi justru turun ke sekitar 580–600 ribu bopd.
Retorika kedaulatan energi terus digaungkan, tetapi angka-angka menunjukkan arah sebaliknya.
Implikasinya bukan sekadar ekonomi, tetapi strategis. Dengan impor mencapai ratusan juta barel per tahun, Indonesia menjadi sangat rentan terhadap:
- Lonjakan harga minyak global.
- Konflik geopolitik.
- Tekanan nilai tukar rupiah.
- Pembengkakan subsidi energi.
Dalam kondisi seperti ini, APBN bukan lagi alat pembangunan—melainkan bantalan darurat untuk menutup kegagalan kebijakan energi.
Yang paling problematis, semua data ini sebenarnya bukan hal baru. Penurunan produksi sudah terlihat sejak 2015. Lonjakan impor LPG sudah terjadi sejak satu dekade lalu. Ketergantungan BBM sudah lama menjadi alarm. Namun kebijakan yang diambil selalu reaktif, bukan struktural.
Pada akhirnya, angka-angka ini berbicara lebih jujur daripada pidato mana pun. Indonesia bukan sedang menuju kedaulatan energi, tetapi semakin dalam terperangkap dalam ekonomi impor energi.
Dan selama kebijakan tidak berubah secara radikal, tren ini bukan akan membaik—tapi memburuk, dengan biaya yang akan terus ditanggung oleh negara dan rakyatnya.[***]
Penulis: Hamdi Putra, Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)
