Mobil-mobil mewah yang diduga terkait dengan aliran dana gelap menjadi saksi bisu atas praktik korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Terkait nominal uang yang berhasil disita, KPK masih melakukan penghitungan dan validasi. Pengumuman resmi mengenai detail uang tunai dan status hukum para pihak yang ditangkap dijadwalkan akan disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu besok.
Fokus penyidikan saat ini adalah mengamankan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana agar tidak dipindahtangankan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Investigasi awal menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan erat dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ) khususnya tenaga kerja outsourcing. Modus operandi yang dijalankan tergolong klasik namun masif: pengaturan dan pengondisian vendor tertentu.
Perusahaan-perusahaan tertentu diduga sudah diposisikan sebagai pemenang tender melalui kesepakatan di bawah meja sebelum proses lelang resmi selesai dilakukan.
Praktik ini mencerminkan betapa rentannya sektor pengadaan barang dan jasa terhadap intervensi kekuasaan. Dengan “mendeliver” proyek kepada kroni atau vendor pilihan, ada potensi kerugian negara yang besar serta kualitas layanan publik yang dikorbankan.
KPK kini terus mendalami sejauh mana keterlibatan Bupati dan Sekda dalam mengatur alur birokrasi demi memenangkan perusahaan-perusahaan tertentu tersebut.[dit]
