“Pandangan ini juga memperlihatkan adanya pertimbangan kemaslahatan, terutama dalam memastikan proses penyembelihan dapat dikelola dengan baik serta distribusi dagingnya dapat memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan di tanah air,” lanjut Afief.
Sinergi Tata Kelola Haji
Pemerintah berkomitmen untuk terus bersinergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan guna menciptakan penyelenggaraan haji yang transparan dan akuntabel.
Afief mengapresiasi PP Muhammadiyah yang telah memberikan perspektif keagamaan yang relevan dengan kebutuhan jemaah modern.
“Harapannya, panduan tersebut dapat membantu jemaah menjalankan ibadah dengan lebih tenang, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat,” tutupnya.
