“Kalau mau bahas macet, apakah harus ke Eropa? Kalau soal banjir, apakah solusinya didapat dari Jepang? Atau jangan-jangan yang dipelajari justru teknik memandang gedung pencakar langit dan fotografi arsitektur asing?” sindirnya.
Uchok menegaskan bahwa publik berhak merasa geram karena dana yang digunakan merupakan hasil pajak rakyat.
Baginya, skema ini lebih terlihat seperti paket liburan mewah daripada misi kenegaraan.
“Ini pemborosan yang sulit dimaafkan. Uang rakyat dikumpulkan dengan susah payah, tapi habis untuk kegiatan yang tidak jelas manfaatnya,” tegas Uchok.
Tuntutan Transparansi
Di akhir pernyataannya, Uchok memperingatkan agar pengawasan terhadap dana ini dilakukan secara ekstra ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang maupun moral.
“Semoga saja anggaran Rp31 miliar ini tidak dipakai ke Bangkok untuk hal-hal yang tidak pantas,” pungkasnya.
Hingga saat ini, pihak DPRD DKI Jakarta belum memberikan klarifikasi resmi mengenai rincian output atau urgensi di balik pembengkakan dana tersebut.
Masyarakat kini menanti transparansi penuh agar uang negara tidak sekadar menguap untuk agenda yang tidak berdampak langsung pada perbaikan kualitas hidup warga Jakarta.
