Oleh: R. HAIDAR ALWI (Cendekiawan/Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB)
MAJALAH The Economist kembali menempatkan Indonesia dalam bingkai pesimisme global melalui kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam artikelnya, media asal Inggris tersebut menggambarkan Indonesia seolah sedang bergerak menuju kemunduran ekonomi dan demokrasi hanya karena pemerintah memilih jalur pembangunan yang lebih nasionalistik, agresif, dan berorientasi pada penguatan peran negara.
Namun, kritik itu justru memperlihatkan benturan paradigma yang lebih besar antara kepentingan negara berkembang yang sedang membangun kemandirian nasional dengan cara pandang liberal-global yang selama puluhan tahun mendominasi media dan lembaga ekonomi Barat.
Indonesia hari ini berada dalam situasi global yang jauh berbeda dibanding satu dekade lalu. Dunia sedang menghadapi ketidakpastian geopolitik, perang dagang, konflik energi, disrupsi rantai pasok, ancaman resesi global, hingga kompetisi perebutan sumber daya strategis.
Dalam situasi seperti ini, hampir semua negara besar mulai meninggalkan dogma pasar bebas murni dan kembali memperkuat intervensi negara dalam ekonomi.
Amerika Serikat menjalankan subsidi industri besar-besaran melalui Inflation Reduction Act. Uni Eropa memperkuat proteksi industri strategisnya. China sejak lama mengandalkan model state capitalism untuk membangun kekuatan ekonomi nasional.
Karena itu, ketika Indonesia mulai memperkuat ketahanan pangan, memperbesar intervensi sosial negara, mempercepat hilirisasi, serta memperkuat kedaulatan ekonomi domestik, kebijakan tersebut seharusnya dibaca sebagai bagian dari strategi adaptasi global, bukan langsung dicap sebagai ancaman terhadap demokrasi.
Kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh bagaimana analisis The Economist cenderung melihat angka fiskal tanpa memahami konteks sosial Indonesia.
Program dengan nilai ratusan triliun rupiah memang besar secara nominal, tetapi Indonesia juga menghadapi tantangan besar berupa stunting, ketimpangan kualitas sumber daya manusia, rendahnya kualitas konsumsi anak, serta ancaman bonus demografi.
Dalam perspektif pembangunan jangka panjang, investasi terhadap kualitas gizi generasi muda bukan sekadar pengeluaran rutin, melainkan fondasi pembangunan ekonomi masa depan.
Negara maju selama puluhan tahun membangun kualitas manusia mereka melalui intervensi pendidikan, kesehatan, dan nutrisi yang sangat kuat.
Karena itu, menilai program seperti MBG hanya dari sisi beban APBN tanpa menghitung potensi dampak jangka panjang terhadap produktivitas nasional menunjukkan cara pandang yang terlalu sempit terhadap pembangunan negara berkembang.
The Economist juga menyoroti meningkatnya peran negara dan aparat keamanan dalam berbagai sektor strategis. Namun kritik seperti ini sering mengabaikan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan tantangan geografis, sosial, dan keamanan yang sangat kompleks.
Indonesia menghadapi ancaman kejahatan transnasional, penyelundupan, judi online lintas negara, perdagangan narkotika, konflik sosial, ancaman siber, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Dalam situasi seperti itu, kapasitas negara yang kuat justru menjadi kebutuhan dasar untuk menjaga stabilitas nasional. Banyak negara berkembang gagal bukan karena negara terlalu kuat, tetapi karena negara terlalu lemah menghadapi mafia ekonomi, kartel impor, korupsi struktural, dan tekanan kepentingan asing.
