MBG memang harus dihentikan atau jeda sejenak untuk evaluasi besar-besaran dengan waktu yang lama.
Ini adalah satu pertanyaan sederhana yang seharusnya menjadi pusat perdebatan tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG): setelah anak-anak menyantap makanan yang disediakan negara, apakah mereka benar-benar aman?
Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang harus dihukum ketika terjadi keracunan.
Masyarakat tentu tidak sedang berlomba-lomba mencari siapa yang harus masuk penjara atau kena hukuman.
Tidak semua persoalan harus berakhir dengan hukuman.
Dalam kasus dugaan keracunan makanan MBG, yang paling mendasar justru adalah bagaimana negara memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi.
Sebab, menghukum pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah sebuah insiden terjadi tidak otomatis membuat makanan berikutnya menjadi lebih aman.
Hukum bekerja setelah dugaan pelanggaran terjadi. Sementara keselamatan anak membutuhkan sesuatu yang bekerja sebelum makanan sampai ke meja mereka.
Di sinilah persoalannya.
Jika setiap kasus keracunan hanya diselesaikan dengan pemeriksaan, evaluasi, pencopotan pengelola, atau proses hukum, tetapi akar persoalannya tidak dibenahi, maka negara hanya sibuk memadamkan api tanpa pernah memperbaiki instalasi yang membuat api terus menyala.
Masyarakat tidak sedang meminta pemerintah menjadikan SPPG sebagai kambing hitam.
Masyarakat hanya ingin satu hal yang sangat masuk akal: anak-anak mereka tidak keracunan setelah menyantap makanan MBG.
Itu bukan tuntutan berlebihan. Itu adalah standar paling dasar dari sebuah program yang membawa nama “bergizi”.
Negara Tidak Boleh Sekadar Hadir Setelah Korban Berjatuhan
Program sebesar MBG membutuhkan sistem pengawasan yang jauh lebih kuat daripada sekadar mengandalkan niat baik.
Ada proses pengadaan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, distribusi hingga makanan dikonsumsi. Setiap mata rantai memiliki risiko. Satu saja gagal dikendalikan, akibatnya dapat dirasakan oleh ratusan bahkan ribuan anak.
Karena itu, hukum sebenarnya bukan satu-satunya jawaban.
Yang lebih penting adalah pencegahan.
Pemerintah harus mampu menjelaskan kepada publik: standar keamanan pangan seperti apa yang digunakan? Siapa yang mengawasi?
Seberapa sering pemeriksaan dilakukan?
Bagaimana kualitas air dan bahan baku dipastikan?
