Abraham Samad Nilai Janggal DPR Hentikan HMP Gibran
Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, menilai langkah DPR menghentikan Hak Menyatakan Pendapat usai Gibran mundur sebagai tindakan janggal dan tidak wajar karena menutup peluang pemakzulan.
FAKTANASIONAL.NET - Pada Kamis, 19 November 2026, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menyoroti keputusan mendadak DPR.
Langkah DPR menghentikan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) usai menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dinilai sangat janggal.
Melalui kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, ia menegaskan bahwa perubahan sikap DPR sangat cepat.
"Ketika Gibran mengajukan surat pengunduran diri yang disampaikan langsung ke MPR dan juga ke Pak Prabowo sebagai Presiden, kok tiba-tiba teman-teman di DPR membatalkan, tidak melanjutkan Hak Menyatakan Pendapat dan menerima surat pengunduran diri Gibran," ujar Abraham.
Menurutnya, hal tersebut mengindikasikan adanya sesuatu yang tidak wajar di balik keputusan politik tersebut.
Ketidakwajaran ini berkaitan erat dengan konsekuensi hukum serta politik dari penghentian HMP itu sendiri.
Abraham menjelaskan bahwa proses HMP yang berjalan di DPR sejatinya akan bermuara pada mekanisme pemakzulan resmi.
Namun, jalur konstitusional tersebut mendadak tertutup setelah surat pengunduran diri Gibran diterima begitu saja oleh pihak terkait.
Selain menyoroti proses di lembaga legislatif, Abraham turut membandingkan peristiwa ini dengan sejarah masa lalu.
Ia menyebut pengunduran diri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai perbandingan.
Bagi Abraham, konteks di balik mundurnya Gibran memiliki perbedaan yang signifikan jika disandingkan dengan kasus Gus Dur maupun Soeharto.
Masyarakat kini diminta untuk mencermati secara kritis dinamika politik yang terjadi agar transparansi tetap terjaga dengan baik.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.