Fakta Nasional

PKS Dukung Penolakan Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo

Politikus senior PKS Mulyanto mendukung sikap Pemprov Banten yang menolak pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo. Ia menegaskan pemerintah harus mengedepankan prinsip kehati-hatian demi melindungi satwa langka ini.

Penulis: argenteaayu Thursday, 19 November 2026 📖 1 menit
PKS Dukung Penolakan Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo

FAKTANASIONAL.NET - Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi Banten. Sikap itu terkait penolakan rencana pemindahan populasi badak Jawa ke Alas Purwo.

Mulyanto meminta pemerintah menghindari opsi translokasi semata untuk memanfaatkan lahan habitat hewan dilindungi tersebut. Ia mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam upaya penyelamatan satwa langka ini.

"Di tengah kondisi populasi yang sangat kritis, kesalahan dalam pengambilan keputusan konservasi dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan," ujar Mulyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Ia menilai translokasi tidak boleh dijadikan sebagai kebijakan coba-coba yang justru mempertaruhkan kelangsungan hidup badak. Anggota DPR RI dari Dapil Banten III ini menyebutkan bahwa populasi badak Jawa kini tersisa kurang dari seratus ekor.

Seluruh populasi tersebut saat ini terkonsentrasi sepenuhnya di Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi itu menjadikan spesies tersebut sangat rentan terhadap ancaman bencana alam, wabah penyakit, hingga gangguan habitat.

Meski pembangunan habitat kedua perlu dipertimbangkan untuk jangka panjang, pelaksanaannya wajib didahului kajian risiko ekologis yang menyeluruh. Mulyanto menegaskan pemindahan satwa bukan sekadar urusan transportasi dari satu kawasan ke wilayah lain.

"Ada persoalan kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan, daya dukung habitat, adaptasi satwa, risiko penyakit, serta keberlanjutan pengelolaan," tegas Mulyanto. Semua aspek tersebut harus dipastikan melalui kajian ilmiah yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

Ia juga mengingatkan agar penyelamatan tidak mengabaikan upaya pembenahan habitat asli di Ujung Kulon. Pemerintah wajib memperkuat perlindungan kawasan, memperbaiki kualitas lingkungan, mengendalikan tumbuhan invasif, dan meningkatkan pengawasan ketat terhadap perburuan liar.

Habitat kedua harus berfungsi sebagai penguatan konservasi, bukan alasan mengurangi tanggung jawab negara terhadap habitat utama. Pemerintah juga diminta menerapkan tata kelola lingkungan yang baik (good environmental governance) melalui perencanaan transparan serta pelibatan para ahli.

"Keberhasilan konservasi bukan diukur dari berapa ekor badak yang berhasil dipindahkan, tetapi dari seberapa jauh negara mampu menjamin spesies tersebut tetap hidup, berkembang biak, dan lestari di habitat yang aman," pungkas Mulyanto menutup pernyataannya.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK