Ryaas Rasyid Menilai Mundurnya Gibran Menghindari Jerat Hukum
Guru Besar IPDN Prof. Ryaas Rasyid menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka bertujuan menghindari jerat hukum, bukan sikap kenegarawanan. Pada Kamis, 19 November 2026, ia menyatakan status Gibran telah batal demi hukum sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait syarat ijazah setara SMA. Ryaas mendesak DPR dan MPR memproses pemakzulan agar fasilitas negara bagi Gibran dihentikan secara otomatis.
FAKTANASIONAL.NET - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Ryaas Rasyid memberikan tanggapan tegas mengenai mundurnya Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, langkah mundur dari kursi Wakil Presiden tersebut bukanlah wujud sikap negarawan sejati. Ia menilai keputusan itu merupakan upaya menyelamatkan diri dari ancaman jerat hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Ryaas Rasyid dalam tayangan kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Kamis, 19 November 2026. Mantan Menteri Otonomi Daerah ini menuding Gibran telah membohongi masyarakat Indonesia. Dugaan penipuan ini terjadi saat Gibran mendaftar Pilpres 2024 menggunakan dokumen pencalonan yang tidak sah.
Ryaas menjelaskan bahwa kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden sebenarnya sudah gugur sejak lama. Hal tersebut merujuk pada terbitnya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Ia berpendapat Gibran tidak memenuhi syarat konstitusional karena ketiadaan ijazah pendidikan setara SMA.
“Putusan MK dan MA itu final dan mengikat,” ujar Ryaas Rasyid dalam wawancara tersebut. Ia menegaskan bahwa status jabatan Gibran secara konstitusional memang sudah tidak sah sejak awal. “Dia tidak memenuhi syarat. Jadi kalau orang tidak memenuhi syarat, tidak perlu mundur, karena dia sudah batal dengan sendirinya,” tambahnya.
Dalam analisisnya, Ryaas turut membandingkan peristiwa ini dengan sejarah mundurnya Presiden Soeharto dan KH Abdurrahman Wahid. Menurutnya, kedua tokoh bangsa tersebut meletakkan jabatan akibat dinamika kebijakan politik. Kasus mereka sangat berbeda dengan persoalan Gibran yang menyangkut pelanggaran syarat dasar konstitusi.
“Gus Dur terpilih secara sah, tidak melanggar persyaratan,” jelas Ryaas Rasyid. Ia menerangkan bahwa mantan presiden keempat tersebut dimakzulkan murni karena perbedaan kebijakan pemerintahan. “Beda dengan Gibran yang memang tidak pernah memenuhi syarat,” ucapnya mempertegas perbedaan konteks sejarah tersebut.
Selain mengkritisi Gibran, Ryaas juga menyoroti kinerja lembaga legislatif yang dinilai lamban bertindak. DPR dan MPR dianggap kurang responsif dalam menindaklanjuti putusan hukum dari MK maupun MA. Seharusnya, parlemen segera menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna memproses pemakzulan terhadap Gibran.
“DPR itu terlalu lambat mengambil keputusan,” kritik Ryaas Rasyid menanggapi sikap diam parlemen. Ia menyayangkan sikap MPR yang tidak segera mengambil langkah konstitusional pascaputusan lembaga peradilan tinggi tersebut. “Sudah nyata-nyata MA dan MK membatalkan, seharusnya MPR segera mengambil keputusan. Tapi MPR diam saja. Ini yang tidak dilakukan oleh MPR,” katanya.
Lebih lanjut, Ryaas mengingatkan bahwa proses pengunduran diri tidak serta-merta menghapus cacat hukum sebelumnya. Ia menilai ada perbedaan konsekuensi fasilitas negara yang sangat signifikan antara mundur dan dimakzulkan. Jika pengunduran diri diterima begitu saja, status pemberhentiannya akan dianggap terhormat oleh negara.
“Kalau dia mundur begitu saja dan diterima, berarti dia mundur secara terhormat,” tutur Ryaas menjelaskan dampak administratifnya. Status tersebut membuat Gibran tetap berhak memperoleh uang pensiun serta fasilitas pengawalan dari negara. “Beda kalau dia dimakzulkan, seluruh fasilitas negara dihentikan otomatis,” pungkas Ryaas Rasyid menutup penjelasannya.
Ryaas berharap lembaga tinggi negara tetap berpegang teguh pada aturan konstitusi yang berlaku. Proses penegakan hukum harus berjalan adil tanpa memberikan keistimewaan kepada pihak mana pun. Masyarakat pun diminta terus mengawal proses ketatanegaraan ini agar demokrasi Indonesia tetap terjaga.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.