Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Bulog Perikanan
Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah meminta pemerintah mengkaji matang rencana pembentukan Bulog Perikanan pada Kamis, 19 November 2026. Ia mengingatkan agar lembaga baru ini tidak melemahkan pelaku usaha lokal, memicu tumpang tindih kewenangan, maupun membebani anggaran negara.
FAKTANASIONAL.NET - Wacana pembentukan Bulog Perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menuai sorotan tajam dari parlemen. Langkah strategis ini dinilai membutuhkan kajian komprehensif agar tidak memicu masalah baru bagi ekosistem kelautan nasional.
Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, memberikan peringatan keras terkait rencana pembentukan badan penyangga baru tersebut. Ia berharap kehadiran lembaga ini tidak melemahkan pelaku industri pengolahan ikan lokal yang sudah bertumbuh.
"Kami meminta wacana pembentukan Bulog Perikanan dikaji secara mendalam, terutama menyangkut mekanisme penyerapan hasil tangkapan, penetapan harga, dan distribusi ikan. Jangan sampai intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga justru mengganggu keberlangsungan usaha pedagang ikan tradisional, pengepul lokal, serta industri pengolahan swasta," ujar Hindun, Kamis, 19 November 2026.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal daerah pemilihan Jawa Tengah ini menyoroti sifat unik komoditas perikanan. Menurutnya, karakteristik hasil laut sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan komoditas beras yang varietasnya seragam.
Dunia perikanan memiliki ribuan spesies dengan ragam ukuran yang sangat bervariasi. Selain itu, tingkat kesegaran dan harga jual ikan di pasar juga sangat fluktuatif setiap harinya.
Faktor daya tahan produk menjadi tantangan besar lain yang harus diperhitungkan secara cermat oleh pemerintah. Ikan termasuk jenis komoditas pangan yang sangat cepat mengalami pembusukan setelah ditangkap nelayan.
Kondisi alamiah tersebut menuntut ketersediaan fasilitas rantai dingin dan sistem distribusi yang sangat andal. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, kualitas ikan akan merosot tajam sebelum sampai ke tangan konsumen.
"Penetapan standar harga pembelian pemerintah bukan perkara mudah. Belum lagi risiko penurunan mutu hingga pembusukan ikan jika pengelolaan stok, fasilitas penyimpanan berpendingin (cold storage), dan distribusinya tidak optimal," jelasnya.
Hindun turut mendorong pemerintah untuk memaksimalkan peran berbagai institusi negara yang sudah beroperasi saat ini. Salah satu entitas yang dinilai perlu dioptimalkan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perikanan Indonesia.
Optimalisasi lembaga lama dinilai jauh lebih efektif ketimbang harus membangun struktur organisasi baru dari nol. Langkah ini juga dapat mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antarlembaga maupun dengan koperasi nelayan daerah.
"Jangan sampai pembentukan Bulog Perikanan justru menimbulkan inefisiensi birokrasi dan pemborosan anggaran. Yang terpenting, kebijakan ini harus memperkuat posisi nelayan sekaligus menjaga keberlangsungan pelaku usaha dan industri pengolahan ikan lokal," pungkasnya.
Sementara itu, pihak eksekutif memiliki alasan kuat di balik kemunculan gagasan pembentukan lembaga penyangga pangan laut ini. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menilai badan tersebut sangat dibutuhkan untuk melindungi kesejahteraan nelayan.
Lembaga ini nantinya bertugas menyerap hasil tangkapan melaut sesuai standar harga dasar yang ditetapkan negara. Kehadiran pemerintah diharapkan mampu memutus rantai panjang mekanisme pasar bebas yang sering merugikan produsen kecil.
Selama ini, fluktuasi harga ikan di tingkat nelayan dinilai masih terlalu banyak dikendalikan oleh para tengkulak. Dengan adanya regulasi penyerapan yang jelas, kepastian pendapatan para nelayan lokal diharapkan bisa lebih terjamin.
Sinergi antara perlindungan harga nelayan dan keberlangsungan industri lokal kini menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah. Kajian mendalam diharapkan mampu melahirkan formulasi kebijakan perikanan yang adil bagi seluruh pelaku usaha nasional.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.