Fraksi NasDem DPR Dukung Badan Pengawas Perampasan Aset
Fraksi Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap rencana pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana pada Kamis, 19 November 2026. Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menilai kehadiran lembaga pengawas ini krusial untuk mengawal seluruh mekanisme hukum acara serta pengelolaan aset sitaan. Langkah pengawasan tersebut bertujuan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum agar…
FAKTANASIONAL.NET - Fraksi Partai NasDem DPR RI secara resmi menyatakan dukungan terhadap rencana pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset. Usulan lembaga baru tersebut merupakan bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Sikap politik ini disampaikan langsung oleh perwakilan fraksi di parlemen pada Kamis, 19 November 2026.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menekankan pentingnya regulasi yang kuat dalam menangani harta hasil kejahatan. Menurutnya, aturan baru tersebut wajib memberikan kepastian hukum dari tahap awal penelusuran hingga tahap akhir eksekusi. Ia menegaskan bahwa aturan ini harus menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh pihak terkait.
"Fraksi NasDem berharap bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya ditujukan semata-mata untuk menyediakan landasan hukum yang komprehensif, efektif, dan berkeadilan dalam mengidentifikasi, melacak, membekukan, menyita, merampas, serta mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana dan tindak pidana lainnya kepada negara atau korban," ujar Rudianto pada Kamis, 19 November 2026.
Selain menyetujui substansi RUU secara umum, NasDem memberikan apresiasi khusus pada gagasan pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset. Keberadaan badan independen ini dipandang sangat strategis untuk memastikan transparansi dalam setiap tahapan hukum. Seluruh proses hukum acara penyitaan maupun tata kelola barang rampasan akan berada di bawah pantauan ketat lembaga tersebut.
"Fraksi NasDem juga mengapresiasi dan mendukung pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh mekanisme dan proses hukum acara perampasan aset hingga pengelolaan aset," lanjut politikus NasDem tersebut dalam keterangannya.
Rudianto menjelaskan bahwa fungsi kontrol yang kuat menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan undang-undang ini di lapangan. Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, kewenangan besar dalam menyita harta benda berpotensi memicu pelanggaran prosedur. Oleh karena itu, hadirnya badan pengawas diharapkan mampu meminimalkan risiko penyimpangan oleh oknum penegak hukum.
Ia juga menyoroti dampak ekonomi yang mungkin timbul apabila proses penyitaan aset dilakukan secara serampangan. Regulasi ini tidak boleh menjadi celah bagi pihak tertentu untuk melakukan tekanan terhadap pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal. Perlindungan terhadap iklim investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas utama yang harus dijaga.
"Pengawasan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum (APH) untuk menekan pihak tertentu atau mengganggu kegiatan ekonomi yang sah," tegas Rudianto menutup penjelasannya.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.