DPR Dukung Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Tim Khusus Mulai Bekerja

FAKTANASIONAL.NET - Dukungan politik dari Senayan menguat terhadap langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. DPR menyatakan mendukung penuh upaya Kapolri untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan penyadapan terhadap komunikasi Presiden Prabowo yang disebut berlangsung sejak 2025. Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Di tengah perkembangan penyelidikan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengambil langkah khusus dengan membentuk tim untuk mendalami dugaan penyadapan tersebut. Tim ini akan dipimpin langsung oleh Komjen Asep Safrudin.

Pembentukan tim khusus tersebut disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11).

Menurut Trunoyudo, Kapolri telah mengikuti perkembangan informasi mengenai dugaan penyadapan yang menjadi perhatian masyarakat. Pimpinan Polri juga mencermati berbagai isu yang berkembang terkait perkara tersebut.

"Bapak Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengarkan berbagai isu dan perkembangannya terkait informasi yang menjadi perhatian publik," kata Trunoyudo saat konferensi pers.

Ia menjelaskan, pembentukan tim khusus merupakan bentuk respons proaktif sekaligus keseriusan institusi kepolisian dalam menangani persoalan tersebut.

"Sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi, maka pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri, telah membentuk tim secara khusus dalam merespons informasi dan isu-isu tersebut," ucap dia.

Dukungan DPR terhadap langkah Kapolri menjadi perhatian dalam perkembangan kasus ini. Senayan mendorong agar proses penegakan hukum tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi mampu mengungkap seluruh rangkaian dugaan penyadapan.

Pembentukan tim khusus yang dipimpin Komjen Asep Safrudin diharapkan menjadi bagian dari upaya pendalaman perkara. Penyelidikan tersebut juga menjadi sorotan karena menyangkut dugaan pelanggaran hukum yang menargetkan kepala negara.

Dukungan DPR sekaligus memperlihatkan besarnya perhatian lembaga legislatif terhadap penanganan kasus tersebut. Publik kini menantikan perkembangan penyelidikan dan pengungkapan pihak-pihak yang terlibat.[dit]