IPW Pertanyakan Cepatnya Penangkapan Listyo Sigit, Perlindungan Informasi Presiden Prabowo Disorot

FAKTANASIONAL.NET - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mempertanyakan cepatnya proses penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Rentang waktu dari pembuatan laporan polisi hingga penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri dinilai berlangsung sangat singkat.

Sorotan tersebut disampaikan Sugeng dalam siniar Akbar Faizal Uncensored yang tayang pada 6 November 2026. Diskusi itu turut menghadirkan pakar intelijen Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta.

Sugeng menjelaskan, laporan polisi tipe A terkait perkara tersebut dibuat pada 30 Oktober 2026. Namun, dalam waktu satu hingga dua hari, proses penyelidikan disebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Rangkaian penangkapan kemudian berlangsung dalam waktu berdekatan. Eko Hadi Santoso disebut ditangkap pada 31 Oktober hingga 1 November 2026. Sementara itu, Listyo Sigit Prabowo disebut ditangkap menjelang subuh pada 3 November 2026.

Pada hari yang sama, Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka. Ketiganya kemudian ditahan di Mabes Polri.

Menurut Sugeng, kecepatan pengungkapan perkara tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengamanan komunikasi kepala negara.

Ia menilai mekanisme perlindungan informasi Presiden perlu dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan informasi Presiden lemah dan perlu dievaluasi," demikian pokok penilaian Sugeng dalam pembahasan tersebut.

Sebagai langkah pencegahan, Sugeng mengusulkan penerapan sistem white list untuk melindungi nomor telepon Presiden. Sistem ini diharapkan mampu membuat perangkat penyadapan secara otomatis menolak nomor milik kepala negara.

Dengan mekanisme tersebut, nomor Presiden diharapkan tidak dapat menjadi sasaran penyadapan.

Selain mempertanyakan proses penanganan perkara, Sugeng juga menyinggung dugaan upaya penghilangan barang bukti.

Berdasarkan informasi Polri yang dipaparkannya, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.

LIMS merupakan bagian dari perangkat pengelolaan penyadapan yang digunakan dalam proses lawful interception.

Sementara itu, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers pada 3 November 2026 menjelaskan bahwa sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui proses verifikasi.

Nomor-nomor tersebut kemudian disadap meskipun tidak memiliki kaitan dengan proses penegakan hukum.

Asep juga menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 10 saksi dan tiga ahli.

Dua persoalan utama pun menjadi perhatian dalam kasus ini, yakni kecepatan penanganan perkara dan perlunya perbaikan sistem perlindungan informasi Presiden.[dit]