Fakta Nasional

Kementerian ESDM Bantah Taman Nasional Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang

Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan perairan sekitarnya tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Penjelasan yang disampaikan pada Rabu, 18 November 2026 ini meluruskan polemik terkait Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.

Penulis: argenteaayu Wednesday, 18 November 2026 📖 2 menit
Kementerian ESDM Bantah Taman Nasional Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang

FAKTANASIONAL.NET - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan klarifikasi resmi terkait status kawasan konservasi di Provinsi Banten. Pemerintah menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sama sekali tidak masuk dalam peta wilayah pertambangan.

Penjelasan ini disampaikan untuk merespons polemik yang sempat memanas di publik. Isu tersebut berkaitan dengan Keputusan Menteri ESDM yang dituding mengancam habitat badak jawa akibat rencana relokasi satwa langka.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, memberikan keterangan langsung kepada awak media. Ia menjelaskan bahwa pengaturan tersebut berlandaskan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

"Kementerian ESDM menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Anggia dalam keterangannya pada Rabu, 18 November 2026.

Anggia menuturkan bahwa asal-usul masuknya wilayah perairan tersebut bermula dari usulan Pemerintah Provinsi Banten. Usulan penetapan wilayah pertambangan di laut Banten tersebut sejatinya sudah diajukan sejak tahun 2013 silam.

Pada awalnya, usulan dari daerah itu sempat dikecualikan melalui Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Namun, Pemprov Banten kembali melayangkan surat usulan serupa melalui Dinas Pertambangan dan Energi pada 16 November 2015.

Usulan tersebut kemudian sempat tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Aturan itu juga berlanjut ke Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 mengenai Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 yang ditetapkan pada 12 Februari 2026. Regulasi terbaru ini sejatinya merupakan bentuk pembaruan sekaligus penyempurnaan ketentuan berdasarkan usulan lanjutan pemerintah daerah.

Anggia menerangkan bahwa sebagian perairan di sekitar wilayah tersebut memang memiliki kandungan mineral pembawa. Kondisi geologis tersebut membuat wilayah itu memenuhi kriteria teknis untuk masuk ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Kendati demikian, status sebagai WUP tidak serta-merta memberikan lampu hijau bagi aktivitas pengerukan di lapangan. Dokumen tata kelola tersebut berbeda arti dengan izin operasional penambangan.

"Penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelas Anggia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terikat pada regulasi yang sangat ketat. Aturan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Setiap pemohon izin wajib memenuhi beberapa syarat mutlak sebelum melakukan aktivitas. Persyaratan itu meliputi kesesuaian tata ruang, kepemilikan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), hingga lolos dokumen persetujuan lingkungan.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," pungkas Anggia menegaskan komitmen perlindungan ekologis.[ayu]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK