Sugiyanto Desak Audit Ijazah Seluruh Pejabat Publik Indonesia
Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, mendesak pemerintah memperluas proses verifikasi ijazah kepada seluruh pejabat negara, Rabu (18/11/2026). Langkah ini merespons polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, prinsip keadilan dan kesetaraan hukum menuntut audit dokumen pendidikan yang objektif bagi pejabat bermasalah tanpa menimbulkan kegaduhan politik nasional.
FAKTANASIONAL.NET - Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memicu perdebatan luas di tingkat nasional. Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, menilai isu tersebut harus menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan. Ia mendesak proses verifikasi riwayat pendidikan tidak hanya menyasar satu tokoh saja.
Pemeriksaan dokumen kelulusan seharusnya berlaku merata bagi seluruh penyelenggara negara di Indonesia. Belakangan, masyarakat memang gencar menuntut transparansi latar belakang pendidikan para anggota DPR. Desakan publik ini mencakup pengecekan ijazah mulai tingkat sekolah menengah, Paket C, hingga jenjang perguruan tinggi.
Namun, Sugiyanto menegaskan bahwa tuntutan keterbukaan informasi tersebut tidak boleh berhenti di tingkat parlemen pusat saja. Ia mendorong aturan serupa menyasar pejabat legislatif daerah serta jajaran eksekutif. Hal ini bertujuan menjaga integritas para pemangku kebijakan di mata masyarakat luas.
"Kebijakan yang sama perlu diberlakukan terhadap seluruh anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota. Bahkan, perlu diperluas kepada para menteri dan seluruh pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah," ujar Sugiyanto, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan setara di hadapan hukum yang berlaku. Prinsip keadilan tersebut wajib menjadi pijakan utama dalam mengusut dugaan pelanggaran administrasi pejabat. Ketika riwayat pendidikan satu tokoh memicu krisis ketatanegaraan, pejabat lain tentu harus mendapatkan perlakuan serupa.
Meski demikian, Sugiyanto menyadari risiko besar di balik wacana pemeriksaan dokumen secara massal dan serentak. Audit menyeluruh tanpa penyaringan awal justru berpotensi memicu kegaduhan baru di tengah masyarakat. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas politik serta jalannya roda pemerintahan sehari-hari.
Sebagai jalan tengah, ia mengusulkan mekanisme audit yang jauh lebih terukur dan proporsional. Pemeriksaan sebaiknya difokuskan pada pejabat tertentu yang dokumen pendidikannya terindikasi bermasalah. Langkah verifikasi juga dapat dilakukan apabila ada laporan masyarakat yang disertai bukti kuat.
"Audit tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi menjadi alat untuk menyerang atau menjatuhkan seseorang karena kepentingan politik. Pemeriksaan harus berdasarkan prosedur yang jelas, objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Sugiyanto.
Ia menjelaskan bahwa sistem ketatanegaraan sebenarnya sudah memiliki mekanisme penyaringan administrasi sejak awal. Pada tahap pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang kewenangan penuh memverifikasi berkas pendaftaran calon. Lembaga tersebut bertugas memastikan seluruh persyaratan pendidikan peserta pemilu telah terpenuhi secara sah.
Selain penyelenggara pemilu, institusi penerbit dokumen juga memiliki peran krusial dalam proses pembuktian. Keaslian ijazah dapat dikonfirmasi langsung melalui pihak sekolah, perguruan tinggi, maupun kementerian terkait. Sinergi antarlembaga ini sangat penting guna menjamin akurasi data pendidikan para pejabat negara.
Pada akhirnya, transparansi rekam jejak akademik merupakan bagian dari pertanggungjawaban moral pemimpin kepada rakyat. Publik berhak mengetahui kualitas serta kejujuran para wakilnya yang duduk di kursi kekuasaan. Penerapan aturan yang adil akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi di tanah air.
"Keadilan bukan berarti semua orang harus diaudit tanpa alasan, tetapi setiap orang yang memiliki persoalan dan dasar pemeriksaan yang jelas harus mendapatkan perlakuan yang sama," pungkas Sugiyanto.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.