Fakta Nasional

Politisi PDIP Minta Uji Forensik Ijazah Gibran

Politisi PDIP Beathor Suryadi mendesak pemeriksaan laboratorium forensik terhadap dokumen ijazah mantan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan keaslian dokumen yang kabarnya diserahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada Rabu, 18 November 2026.

Penulis: argenteaayu Wednesday, 18 November 2026 📖 1 menit
Politisi PDIP Minta Uji Forensik Ijazah Gibran
Politisi PDIP Minta Uji Forensik Ijazah Gibran/dok.moneytalk

FAKTANASIONAL.NET - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Beathor Suryadi, mendesak dilakukannya pengujian forensik terhadap dokumen ijazah milik mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Desakan ini mencuat seiring kabar masuknya dokumen pendidikan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Beathor pada Rabu, 18 November 2026. Ia menilai langkah pembuktian melalui uji laboratorium sangat mendesak untuk dilakukan. Hal ini bertujuan menepis seluruh keraguan publik mengenai keabsahan riwayat pendidikan mantan wali kota Surakarta itu.

Beathor meragukan keberadaan ijazah asli milik Gibran. Oleh karena itu, berkas yang kabarnya telah diserahkan ke meja pengadilan wajib diperiksa keasliannya secara ilmiah oleh pihak berwenang.

"Bila benar Gibran telah memasukkan dokumen ijazahnya ke PTUN, kita sangat yakin bahwa Gibran tidak punya ijazah. Maka dokumen yang ada di PTUN itu harus diuji di laboratorium forensik dan tentu hasilnya palsu," ujar Beathor dalam keterangannya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa verifikasi tidak boleh sekadar melihat kelengkapan berkas secara administratif belaka. Aparat terkait harus menelusuri riwayat penerbitan dokumen secara mendalam. Kesesuaian berkas dengan arsip resmi dari institusi pendidikan penerbit juga wajib dicocokkan secara teliti.

Menurut pandangannya, keterlibatan tim laboratorium forensik menjadi kunci utama dalam membedah keautentikan fisik berkas. Pengujian harus mencakup pemeriksaan detail terhadap jenis kertas atau material dokumen yang digunakan. Selain itu, keaslian tanda tangan pejabat berwenang serta cap stempel institusi juga harus dianalisis secara cermat guna mendeteksi potensi rekayasa.

Polemik keabsahan dokumen pendidikan ini turut dikaitkan Beathor dengan konsekuensi pidana yang serius. Ia menegaskan bahwa negara harus bertindak tegas apabila proses penyelidikan ilmiah nantinya menemukan bukti adanya manipulasi data.

Jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam menggunakan dokumen tidak sah, kasus tersebut wajib dibawa ke ranah hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum yang adil dinilai penting demi menjaga marwah institusi negara.

"Dengan demikian semakin yakin Gibran terkena pasal pemalsuan dokumen," tutup Beathor mengakhiri penjelasannya.[ayu]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK