DPR Desak Pemerintah Buat Peta Jalan Guru
Pemerintah didorong menyusun Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional pada APBN 2027. Langkah ini penting untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga pendidik, menyelesaikan status kepegawaian, serta memastikan setiap sekolah mendapat guru yang sesuai kebutuhan secara merata.
FAKTANASIONAL.NET — Pemerintah pusat mendapat dorongan kuat untuk segera merumuskan Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional. Kebijakan ini dinilai sangat penting dalam mengawal implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.
Dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Muhammad Kadafi. Ia mengungkapkan hal itu di Jakarta pada hari Selasa, 17 November 2026.
Menurut Kadafi, strategi ini krusial guna mengatasi masalah ketimpangan distribusi tenaga pendidik di berbagai daerah. Selain itu, peta jalan tersebut juga diharapkan mampu menuntaskan persoalan status kepegawaian dan memastikan pemenuhan guru di setiap sekolah.
Kadafi menyoroti kenaikan tajam pada pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk tahun 2027. Anggaran tersebut melonjak menjadi Rp89,10 triliun dari pagu awal sebesar Rp61,10 triliun.
Dari tambahan anggaran senilai Rp28 triliun itu, sebagian besar dialokasikan untuk sektor kesejahteraan pegawai. Sebanyak Rp23 triliun disiapkan untuk gaji dan tunjangan peralihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.
Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp5 triliun diarahkan khusus untuk program revitalisasi berbagai satuan pendidikan. Kadafi menegaskan bahwa alokasi anggaran ini harus berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan.
Ia menilai pemerintah harus mengetahui secara persis sekolah yang kekurangan guru dan mata pelajaran apa yang belum terpenuhi. Dengan cara tersebut, penghitungan formasi dan kebutuhan anggaran bisa dilakukan secara akurat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Dapil Lampung ini lantas membeberkan lima agenda utama. Seluruh agenda tersebut wajib masuk ke dalam Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional dengan tahun 2027 sebagai titik awal.
Tiga agenda pertama meliputi pemetaan kebutuhan guru berbasis data terintegrasi hingga tingkat satuan pendidikan. Agenda berikutnya adalah reformasi rekrutmen serta redistribusi yang memperhatikan kondisi geografis daerah.
Agenda ketiga berfokus pada penyelesaian status kepegawaian serta peningkatan kesejahteraan guru non-ASN dan PPPK.
Selanjutnya, agenda keempat berkaitan dengan pemerataan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Hal ini ditempuh lewat penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, dan peningkatan kapasitas digital.
Adapun agenda kelima mencakup penguatan sistem pembiayaan dan evaluasi melalui integrasi APBN dan APBD. Pengawasan ketat juga diperlukan guna memastikan efektivitas anggaran pendidikan berjalan optimal.
Kadafi mengingatkan agar kenaikan dana pendidikan diiringi perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Langkah ini penting agar anggaran tidak sekadar habis terserap untuk belanja rutin tahunan.
Keadilan akses terhadap tenaga pendidik yang kompeten dan sejahtera diyakini menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Kualitas pendidikan seorang anak tidak boleh lagi ditentukan oleh tempat tinggal mereka.
"Kebijakan anggaran harus memastikan setiap sekolah memiliki guru yang cukup, kompeten, dan mendapatkan kesejahteraan yang layak," pungkas Kadafi menutup penjelasannya.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.