Fakta Nasional

KAMAKSI Desak Uji Forensik Ijazah Pejabat Publik

Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menuntut verifikasi dan uji forensik ijazah anggota DPR, DPRD, hingga komisaris BUMN untuk memastikan integritas pejabat negara. Desakan ini merespons petisi publik yang telah mengumpulkan ribuan tanda tangan.

Penulis: argenteaayu Wednesday, 18 November 2026 📖 1 menit
KAMAKSI Desak Uji Forensik Ijazah Pejabat Publik

FAKTANASIONAL.NET - Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menyuarakan desakan penting pada Rabu, 18 November 2026. Mereka meminta uji forensik dan verifikasi menyeluruh terhadap ijazah para pejabat.

Sasaran pemeriksaan ini meliputi anggota DPR, DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Langkah serupa juga harus menyasar direksi serta komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Desakan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap riwayat pendidikan pejabat. Sebelumnya, sebuah petisi daring yang digagas Farida Octavia telah meraih lebih dari 22.000 tanda tangan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa dokumen persyaratan pencalonan tersedia di KPU. Dokumen tersebut dapat ditelusuri langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyebut verifikasi pencalonan adalah kewenangan KPU. Hal tersebut telah diatur sesuai mekanisme perundang-undangannya.

Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menegaskan isu ini bukan sekadar polemik politik. Transparansi dokumen pendidikan harus menjadi standar integritas pejabat publik tanpa ada pengecualian.

"Jangan ada pengecualian dalam persoalan integritas. Anggota DPR, DPRD, direksi maupun komisaris BUMN harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas atas dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan jabatan," ujar Joko, dikutip pada Rabu, 18 November 2026.

Joko menambahkan, jika dokumen diperoleh secara sah, pejabat harus membuktikannya lewat pemeriksaan objektif. Transparansi sangat penting agar jabatan publik tidak dipakai untuk menghindari tanggung jawab.

Menurut KAMAKSI, pemeriksaan administrasi saja tidaklah cukup. Verifikasi wajib mencakup konfirmasi langsung ke institusi pendidikan penerbit ijazah.

Pencocokan data akademik serta uji forensik laboratorium berwenang juga diperlukan jika ada indikasi pemalsuan. KAMAKSI mendorong KPU RI serta Danantara memperketat seleksi rekam jejak pendidikan.

Joko mengingatkan agar penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu. Apabila terbukti ada pemalsuan, proses hukum harus ditegakkan secara adil dan transparan.

Meski demikian, KAMAKSI menegaskan tuntutan ini bukan sebuah tuduhan personal. Asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi bagi setiap individu.

"Integritas pejabat publik tidak cukup hanya dibangun melalui pernyataan dan pencitraan. Integritas harus dibuktikan melalui kejujuran, kompetensi, serta kepatuhan terhadap hukum," tutup Joko.[ayu]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK