Ahmad Khozinudin Tegaskan Kasus Pidana Gibran Tetap Berlanjut
Advokat Ahmad Khozinudin menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak menghentikan proses hukum di Bareskrim Polri. Dalam pernyataan yang tayang pada 17 November 2026 tersebut, ia menjelaskan bahwa dugaan masalah surat penyetaraan pendidikan memiliki pertanggungjawaban pidana yang terpisah dari status jabatan politik.
FAKTANASIONAL.NET - Keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk meletakkan jabatan Wakil Presiden dipastikan tidak menghentikan langkah hukum di Bareskrim Polri. Advokat Ahmad Khozinudin menegaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap laporan dugaan penyalahgunaan dokumen pendidikan tersebut tetap berjalan sesuai prosedur.
Pernyataan tegas itu disampaikan Khozinudin saat menjadi narasumber dalam tayangan podcast Madilog pada Selasa, 17 November 2026. Menurutnya, ranah pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang sangat berbeda dengan urusan pertanggungjawaban jabatan kenegaraan.
"Yang pertama, mundurnya Gibran itu tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Pidana jalan terus," ujar Khozinudin dalam tayangan tersebut.
Perkara yang sedang bergulir di kepolisian ini berkaitan erat dengan penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran. Dokumen administratif tersebut dinilai memiliki kejanggalan mendasar dari sisi persyaratan akademik yang berlaku.
Khozinudin secara khusus menyoroti keabsahan dokumen yang dijadikan dasar penerbitan surat penyetaraan setingkat Sekolah Menengah Atas itu. Ia merujuk pada fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya sempat menguji berkas pendidikan tersebut.
Berdasarkan temuan di persidangan Mahkamah Konstitusi, berkas luar negeri yang dilampirkan tidak memuat ijazah maupun diploma kelulusan resmi. Dokumen yang tersedia di dalam berkas perkara hanyalah selembar surat keterangan kehadiran atau certificate of attendance.
"Yang ditemukan hanya certificate of attendance, dan itu juga sudah dipertimbangkan MK. Itu bukan bukti kelulusan," jelas Khozinudin memaparkan duduk perkaranya.
Ia menilai bahwa surat keterangan kehadiran semata-mata hanya membuktikan seseorang pernah mengikuti kegiatan belajar di suatu institusi. Dokumen semacam itu tidak bisa disetarakan sebagai bukti sah bahwa peserta didik telah menamatkan jenjang pendidikannya.
Oleh karena itu, pihak pelapor telah mendesak penyidik Bareskrim Polri untuk terus memanggil dan memeriksa sejumlah saksi kunci. Langkah pemeriksaan lanjutan ini dinilai krusial guna membuat terang konstruksi peristiwa hukum yang dilaporkan.
Khozinudin juga mendorong kepolisian agar segera menaikkan status penanganan perkara dari tahap penyelidikan menuju tahap penyidikan. Peningkatan status hukum tersebut harus segera dilakukan apabila alat bukti dan unsur tindak pidana telah terpenuhi.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pencabutan atau pembatalan dokumen secara administratif tidak serta-merta menghapus unsur pidananya. Pihak yang menerbitkan maupun pihak yang menggunakan surat bermasalah tersebut tetap harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
"Pembatalan surat keterangan secara administratif tidak otomatis menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menerbitkan maupun menggunakan dokumen tersebut," tegasnya.
Khozinudin turut meluruskan anggapan publik yang mengaitkan laporan kepolisian ini dengan dinamika politik di parlemen. Ia memastikan bahwa pelaporan pidana ini telah bergulir jauh sebelum munculnya wacana pemakzulan di Dewan Perwakilan Rakyat.
Proses hukum di Bareskrim Polri juga dipastikan berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh keputusan pengunduran diri Gibran. "Jauh sebelum DPR melakukan proses pemakzulan, jauh sebelum Gibran mundur. Bahkan proses ini tidak ada kaitannya dengan Gibran mundur. Mundur atau dimakzulkan, proses pidana ini jalan terus," pungkas Khozinudin.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.