Pengamat Soroti Sikap Pasif Koalisi Soal Pengganti Gibran
Pengamat politik Adi Prayitno menilai sikap kompak partai koalisi yang tidak mengajukan calon pengganti Gibran Rakabuming Raka di kursi Wakil Presiden sebagai anomali politik pada Rabu, 18 November 2026. Ia menduga hal ini terjadi karena partai menghormati kapasitas kader Gerindra sekaligus menghindari perundungan di ruang publik.
FAKTANASIONAL.NET - Dinamika politik terkait pengisian kursi Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka memunculkan fenomena yang tidak biasa. Hingga saat ini, belum ada satu pun partai politik di dalam koalisi pendukung pemerintah yang secara terbuka menyodorkan nama kadernya.
Kondisi ini memicu perhatian khusus dari kalangan akademisi dan pengamat politik tanah air. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai sikap menahan diri dari partai-partai koalisi tersebut merupakan sebuah anomali politik yang jarang terjadi.
Padahal, jabatan sebagai orang nomor dua di Indonesia merupakan posisi politik yang sangat strategis dan bergengsi. Dalam tradisi perpolitikan nasional, kursi kekuasaan setingkat wakil presiden biasanya selalu menjadi rebutan sengit antarpartai politik.
Namun, kali ini elite partai koalisi justru terlihat kompak menyerahkan sepenuhnya urusan penentuan figur wakil presiden kepada Partai Gerindra. Sikap pasif tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat maupun pengamat.
"Kenapa partai koalisi pendukung pemerintah terkesan tawadu soal cawapres ya? Biasanya kan urusan cawapres, urusan orang nomor dua di negara ini, pada berebut. Ini fenomena apa?" kata Adi kepada wartawan pada Rabu, 18 November 2026.
Menurut analisis Adi, merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, partai politik pengusung awal pasangan presiden dan wakil presiden memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan nama kandidat. Empat partai utama pengusung Prabowo Subianto pada pilpres lalu, yaitu Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, dan Partai Demokrat, memiliki wewenang penuh dalam proses tersebut.
Kendati memiliki landasan hukum dan hak politik yang sama, keempat partai tersebut tampaknya memilih langkah politik yang seragam. Tidak ada satu pun pimpinan partai koalisi yang bermanuver untuk mempromosikan tokoh internal mereka ke publik.
"Ini menjadi satu yang anomali karena semua partai kompak tidak mengusulkan nama. Semua partai politik kompak menyerahkan segala urusan kepada Partai Gerindra," ujar Adi memaparkan pengamatannya.
Dalam pandangan Adi, ada dua faktor utama yang melatarbelakangi keputusan kolektif partai-partai koalisi tersebut. Alasan pertama berkaitan erat dengan pertimbangan internal dan penghormatan terhadap Partai Gerindra sebagai partai utama pemimpin koalisi.
Partai berlambang kepala burung garuda itu dinilai sudah memiliki deretan kader internal yang sangat mumpuni untuk mendampingi jalannya pemerintahan. Kader-kader Gerindra dianggap tidak hanya unggul dari segi kapasitas dan kompetensi kepemimpinan, tetapi juga teruji memiliki loyalitas penuh kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, alasan kedua menurut Adi berkaitan dengan kalkulasi risiko politik dan sentimen di media sosial. Partai-partai politik di luar Gerindra diduga sengaja bermain aman demi menjaga citra mereka di mata publik.
"Kedua, saya menduga jangan-jangan memang partai politik tidak mengusung kader sebagai calon pengganti Gibran ini sebagai upaya partai-partai untuk menghindari bullying pendukung Gibran," pungkas Adi menutup analisisnya.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.