LAPD Desak DPR Tetap Proses Usulan Pemakzulan Gibran
Lembaga Advokasi Pembangunan dan Demokrasi meminta DPR tetap mencatat usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski Gibran mundur, proses konstitusional tersebut dinilai tidak boleh berhenti begitu saja tanpa kejelasan dan pertanggungjawaban publik yang transparan.
FAKTANASIONAL.NET - Lembaga Advokasi Pembangunan dan Demokrasi mendesak DPR untuk tetap memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran Rakabuming Raka. Sikap ini disampaikan menanggapi kabar pengunduran diri sang Wakil Presiden dari jabatannya baru-baru ini.
Direktur Eksekutif lembaga tersebut, Kaka Suminta, menilai langkah mundur Gibran tidak boleh menghapus catatan konstitusional yang sudah ada. Usulan pemakzulan itu sebelumnya telah diajukan secara resmi oleh 120 anggota dewan dari delapan fraksi berbeda.
"Keberanian 120 anggota dari delapan fraksi mengajukan HMP patut dicatat sebagai perkembangan politik," ujar Kaka pada Minggu, 15 November 2026.
Menurut Kaka, parlemen harus membuktikan independensinya dalam mengawal isu krusial ini. Seluruh mekanisme kelembagaan wajib berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. DPR tidak boleh sekadar mengikuti arus dinamika politik sesaat yang berkembang di luar gedung parlemen.
"LAPD berpandangan, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme ketatanegaraan yang berbeda," tutur Kaka menjelaskan posisinya.
Mantan Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu itu mengakui adanya konsekuensi hukum jika Gibran resmi berhenti. Apabila pengunduran diri sudah sah secara konstitusi, objek pemberhentian jabatan memang otomatis tidak lagi ada.
"Apabila pengunduran diri Gibran telah disampaikan secara resmi dan berlaku menurut ketentuan konstitusi, DPR perlu menilai kembali kelanjutan proses pemakzulan karena objek pemberhentian dari jabatan tidak lagi ada," tegas Kaka.
Walau demikian, status mundur tersebut tidak membenarkan sikap abai terhadap akar masalah yang memicu lahirnya usulan pemakzulan. Parlemen tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menuntaskan persoalan yang melatarbelakangi usulan tersebut.
Kaka turut mendorong pimpinan dewan agar segera memastikan keabsahan status pengunduran diri Gibran. Konfirmasi resmi sangat diperlukan untuk mengetahui waktu pasti serta mekanisme berlakunya keputusan mundur itu.
"Jika pengunduran diri telah efektif, DPR perlu mengambil keputusan mengenai kelanjutan proses pemakzulan berdasarkan UUD 1945," ucap Kaka menambahkan.
Ia mengingatkan para legislator agar tetap konsisten mengawal usulan yang telah mereka tanda tangani bersama. Keberanian awal dalam menggulirkan wacana pemakzulan harus dibuktikan sampai publik mendapatkan kejelasan serta pertanggungjawaban penuh.
"Jangan hentikan pencarian kebenaran hanya karena pejabatnya mundur," kata Kaka menutup pernyataannya. Ia juga berpesan agar persoalan konstitusional ini tidak berakhir sekadar menjadi kompromi politik di tingkat elite.
Publik kini menanti langkah konkret pimpinan DPR dalam menyikapi tuntutan masyarakat sipil tersebut. Kejelasan sikap parlemen akan menjadi tolok ukur penting bagi penegakan aturan ketatanegaraan di masa mendatang.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
