Pakar Jelaskan Kendali Pemerintahan Saat Prabowo ke Filipina

FAKTANASIONAL.NET – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, memberikan penjelasan mengenai situasi pemerintahan Indonesia saat ini. Menurut Gugun, kendali kekuasaan negara tetap berada sepenuhnya di tangan presiden. Kondisi tersebut tetap berlaku meski kepala negara sedang melakukan lawatan kerja ke luar negeri di tengah kosongnya kursi Wakil Presiden (Wapres).

Kekosongan jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya. Meski demikian, Gugun menilai struktur kepemimpinan nasional tidak mengalami kekosongan kendali. Ia menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menempatkan presiden sebagai pemegang mandat utama.

"Kekuasaan pemerintahan tetap di tangan presiden secara penuh," kata Gugun El Guyanie saat memberikan keterangan pada Minggu (15/11/2026).

Gugun menjelaskan bahwa sistem presidensial di Indonesia memiliki desain konstitusional yang sangat jelas. Dalam aturan tata negara, posisi wakil presiden tidak memiliki kewenangan secara mandiri untuk memimpin pemerintahan. Peran wakil presiden murni bertindak sebagai pembantu presiden dalam menjalankan tugas negara.

Desain konstitusional tersebut menghendaki kekuasaan eksekutif berada secara absolut di tangan presiden. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi wakil presiden untuk mengambil alih kendali pemerintah secara penuh saat presiden bertugas ke luar negeri. Presiden tetap memegang kendali utama pemerintahan dari jarak jauh.

"Sementara roda pemerintahan di dalam negeri dijalankan oleh pembantu presiden yang bernama menteri, sesuai dengan bidangnya masing-masing," ujar Gugun.

Lebih lanjut, Gugun menerangkan makna status berhalangan tetap bagi seorang kepala negara. Kunjungan dinas presiden ke luar negeri sama sekali tidak bisa dimaknai sebagai kondisi berhalangan tetap. Dengan demikian, tidak diperlukan pelimpahan wewenang kepemimpinan nasional kepada pejabat lain selama lawatan tersebut berlangsung.

Situasi hukum akan berbeda apabila presiden dan wakil presiden mengalami kondisi berhalangan tetap secara bersamaan. Kondisi tersebut mencakup beberapa hal krusial seperti mangkat, sakit keras dalam jangka waktu lama, mengundurkan diri bersamaan, atau diberhentikan secara bersamaan.

Apabila kondisi darurat itu terjadi, barulah mekanisme pelimpahan kekuasaan berjalan. Delegasi kekuasaan pemerintahan eksekutif akan diserahkan kepada menteri triumvirat. Menteri triumvirat ini terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan.

Penjelasan tata negara ini muncul bertepatan dengan agenda diplomatik Presiden Prabowo Subianto di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden RI, Prabowo bersama rombongan telah tiba di Manila, Filipina, pada Sabtu (14/11/2026) malam. Pesawat kepresidenan mendarat di Ninoy Aquino International Airport, Pasay, Manila.

Lawatan kerja Presiden Prabowo ke Filipina bertujuan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN. Rangkaian pertemuan tingkat tinggi negara-negara Asia Tenggara tersebut dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 15 hingga 17 November 2026.

Dalam forum regional tersebut, para pemimpin negara membahas berbagai persoalan krusial di kawasan. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan dalam rangkaian KTT ke-49 ASEAN adalah penanganan kabut asap lintas batas. Masalah lingkungan ini dipicu oleh peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada negara-negara tetangga.

Selama Prabowo berada di Manila untuk mengikuti rangkaian KTT ASEAN, administrasi negara di Jakarta tetap beroperasi normal. Para menteri di kabinet terus bekerja mengeksekusi program sesuai instruksi kepala negara. Komunikasi antara presiden di luar negeri dan jajaran menteri di dalam negeri tetap terjalin untuk memastikan stabilitas pemerintahan.[ayu]