Fakta Nasional

Pimpinan KPK Minta Semua Pihak Patuhi UU Perampasan Aset

Pimpinan KPK Johanis Tanak menegaskan Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan DPR pada Kamis, 19 November 2026, wajib dilaksanakan seluruh pihak. Pihak yang keberatan dapat menempuh jalur konstitusional ke Mahkamah Konstitusi.

Penulis: argenteaayu Thursday, 19 November 2026 📖 2 menit
Pimpinan KPK Minta Semua Pihak Patuhi UU Perampasan Aset

FAKTANASIONAL.NET - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, angkat bicara mengenai langkah hukum setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset resmi disahkan oleh DPR. Ia menegaskan bahwa aturan baru yang kini berstatus undang-undang (UU) tersebut mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Pernyataan tegas ini disampaikan Tanak untuk merespons keputusan rapat paripurna DPR RI pada hari ini, Kamis, 19 November 2026. Menurutnya, setiap produk legislasi yang telah mendapat persetujuan bersama antara pemerintah dan parlemen harus segera diterapkan secara efektif demi mendukung upaya pemberantasan korupsi nasional.

"Kalau sudah resmi disahkan, tidak ada kata lain selain dilaksanakan," kata Tanak kepada RMOL, Kamis siang, 19 November 2026.

Meski demikian, Tanak tetap menghormati hak konstitusional warga negara apabila terdapat pihak yang merasa keberatan atau tidak sependapat dengan isi aturan tersebut. Ia menyarankan agar ketidakpuasan terhadap pasal-pasal tertentu disalurkan melalui mekanisme hukum yang resmi dan bermartabat.

Jalur hukum yang tersedia bagi pihak yang menolak adalah mengajukan pengujian undang-undang atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini dinilai jauh lebih tepat daripada menghambat pelaksanaan aturan yang bertujuan memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana.

"Kalaupun ada yang tidak menerima, dapat mengajukan judicial review ke MK," pungkas Tanak.

Sebagaimana diketahui, parlemen akhirnya resmi mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi UU. Keputusan bersejarah tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026.

Sidang paripurna yang menentukan nasib pemberantasan korupsi di Indonesia itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Proses pengesahan berjalan lancar setelah Puan menanyakan persetujuan kepada seluruh perwakilan fraksi dan peserta rapat yang hadir di ruang sidang.

Seluruh anggota dewan secara serentak menyatakan setuju agar regulasi tersebut segera diberlakukan. Persetujuan bulat dari wakil rakyat itu kemudian dikukuhkan secara sah melalui ketukan palu pimpinan rapat di hadapan perwakilan pemerintah.

Sebelum melangkah ke forum paripurna, draf aturan ini telah melewati tahapan pembahasan tingkat I yang cukup intensif. Komisi III DPR bersama tim perwakilan pemerintah merampungkan seluruh pembahasan teknis sehari sebelumnya, tepatnya pada Rabu, 18 November 2026.

Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I tersebut, seluruh fraksi di Komisi III memberikan lampu hijau tanpa catatan penolakan. Mereka sepakat membawa naskah final RUU tersebut ke pembicaraan tingkat II untuk mendapatkan pengesahan resmi di tingkat paripurna.

Lahirnya UU Perampasan Aset ini menjadi tonggak penting setelah menempuh perjalanan panjang yang penuh dinamika selama 18 tahun. Gagasan pembentukan regulasi perampasan aset tanpa pemidanaan ini pertama kali bergulir sejak tahun 2008 silam.

Selama proses pembahasan berlangsung, Panitia Kerja (Panja) telah membedah secara mendalam sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rincian pembahasan tersebut meliputi 160 DIM yang bersifat tetap serta 135 DIM yang mengalami penyempurnaan redaksional.

Selain itu, tim perumus juga menyepakati perubahan pada 40 DIM substansi dan memutuskan untuk menghapus 44 DIM yang dinilai tidak relevan. Panja turut menyisipkan 18 DIM substansi baru guna memperkuat efektivitas pelacakan, penyitaan, hingga perampasan aset hasil kejahatan di masa mendatang.

Dengan resminya aturan baru ini, aparat penegak hukum kini memiliki instrumen yang jauh lebih kuat untuk mengejar harta kekayaan pelaku kejahatan. Publik pun berharap implementasi undang-undang ini mampu memberikan efek jera sekaligus memaksimalkan pengembalian aset negara yang dirampas koruptor.[ayu]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK