Yusril Sebut Gibran Tak Punya Jalur Hukum Lagi

FAKTANASIONAL.NET - Langkah hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mempertahankan keabsahan berkas syarat pencalonannya dinilai telah tertutup rapat. Dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah mengeluarkan keputusan hukum yang bersifat inkrah dan mengikat. Kondisi ini membuat segala bentuk pembelaan administrasi lanjutan di tingkat bawah menjadi tidak berarti. Pemerintah melalui kementerian terkait bersiap mengambil tindakan administratif lanjutan guna menindaklanjuti ketetapan hukum tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan penjelasan teoretis mengenai status hukum perkara ini. Menurutnya, keputusan yang dikeluarkan oleh dua lembaga yudikatif tertinggi tersebut sudah berada pada fase final. Pernyataan penting ini disampaikan Yusril kepada awak media di lingkungan Istana Negara pada Selasa, 10 November 2026.

"Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi," kata Yusril memberikan penjelasan resmi kepada para jurnalis.

Yusril menjabarkan isi amar putusan hukum dari kedua lembaga tinggi negara tersebut secara mendalam. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti fisik ijazah otentik dari luar negeri. Dokumen tersebut gagal membuktikan adanya kesetaraan dengan jenjang pendidikan SMA di dalam negeri. Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan yang dinilai sangat tegas terkait pembatalan keabsahan administrasi.

MA secara resmi memerintahkan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dipegang oleh putra mantan presiden tersebut. Sifat dari putusan kasasi MA ini adalah ex tunc, yang berarti pembatalan berlaku surut sejak dokumen diterbitkan. "Membatalkan dan menyatakan batal dan tidak sah artinya batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada bulan Agustus 2019," urai Yusril menerangkan konsekuensi hukumnya. Dokumen cacat prosedur tersebut diketahui pernah digunakan sebagai syarat wajib dalam Pemilu 2024 lalu.

Yusril juga menutup spekulasi mengenai kemungkinan adanya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dari kubu wakil presiden. Berdasarkan hukum acara, Gibran tidak memosisikan diri sebagai pihak tergugat intervensi dalam sidang di MA. Pihak yang menjadi tergugat utama dalam perkara tata usaha negara tersebut adalah Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan. Dengan demikian, Gibran secara personal tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melayangkan permohonan PK.

"Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," tegas pakar hukum tata negara tersebut.

Yusril menambahkan bahwa kementerian terkait tidak akan menunda-nunda pelaksanaan eksekusi vonis pengadilan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dipastikan akan langsung mencabut surat keterangan penyetaraan dalam waktu dekat. Proses pembersihan administrasi negara ini akan berjalan segera setelah salinan resmi dari MA diterima. Hakim agung dalam pertimbangannya menilai pembiaran sengketa dokumen ini dapat membahayakan masa depan kehidupan demokrasi di Indonesia.[ayu]