iPhone XS Rampasan Koruptor Laku Rp34 Juta, KPK Pastikan Seluruh Data Sudah Dihapus

FAKTANASIONAL.NET – Sebuah unit iPhone XS 64 GB yang dilelang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan publik setelah terjual dengan harga fantastis mencapai Rp34,18 juta, jauh di atas nilai limit yang hanya Rp231 ribu.

Informasi tersebut diumumkan melalui akun resmi lelang KPK untuk periode lelang Juni 2026. Ponsel tersebut merupakan barang rampasan negara yang berasal dari perkara korupsi yang menjerat Nurwidihartana, salah satu terpidana dalam kasus suap mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti.

Jika dibandingkan dengan harga dasar yang ditetapkan, nilai penjualan iPhone tersebut meningkat lebih dari 100 kali lipat. Lonjakan harga ini langsung memicu perhatian masyarakat dan menjadi salah satu hasil lelang paling mencolok dalam periode tersebut.

Meski demikian, KPK memastikan perangkat yang dijual kepada pemenang lelang telah melalui prosedur pengamanan, termasuk penghapusan seluruh data yang sebelumnya tersimpan di dalam perangkat.

Selain iPhone XS, lelang aset rampasan negara yang digelar KPK juga mencatat sejumlah transaksi dengan nilai penjualan melampaui harga limit yang ditentukan.

Salah satu aset yang menarik perhatian adalah sebuah ekskavator yang memiliki nilai limit Rp58,8 juta namun berhasil terjual hingga Rp320,8 juta. Kemudian alat berat vibro roller dengan harga dasar Rp54,9 juta laku Rp161,9 juta.

Tak hanya alat berat, sejumlah kendaraan juga diminati peserta lelang. Mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2016 yang dibuka dengan harga limit Rp241 juta terjual Rp251 juta. Sementara dump truck Hino yang memiliki nilai limit Rp135,9 juta laku Rp275,9 juta.

KPK juga melelang berbagai aset lain seperti apartemen di Pondok Indah Residences, mesin kopi premium, tanah dan bangunan, hingga iPhone 13 Pro Max kapasitas 1 TB yang berhasil terjual Rp17,8 juta dari nilai limit Rp5,8 juta.

Lelang barang rampasan negara ini merupakan bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari barang sitaan yang telah berkekuatan hukum tetap.[dit[